BNPB Minta Penegak Hukum Usut Pembakar 44 Area Konversi Hutan

Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) Kristomei Sianturi. ANTARA/HO-BNPB

BNPB Minta Penegak Hukum Usut Pembakar 44 Area Konversi Hutan

Achmad Zulfikar Fazli • 19 October 2026 12:18

Jakarta: Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) menemukan kebakaran 44 area konversi hutan dan perkebunan di Sumatra Selatan, berdasarkan hasil pemetaan data spasial yang diselaraskan dengan data Kementerian Agraria dam Tata Ruang (ATR)/Badan Pertanahan Nasional (BPN). Aparat penegak hukum diminta mengusut tuntas pelaku pembakaran agar ada efek jera.

"Percuma juga kita kerja keras selama ini, kalau pemadaman enggak sinkron. Satu orang berusaha memadamkan, satu orang bakar, kan kambuh," tegas Kepala BNPB Kristomei Sianturi dalam keterangan tertulis, dilansir dari Antara, Senin, 19 Oktober 2026.

Kristomei menjelaskan area yang terbakar tersebut meliputi areal sawit, Hutan Tanaman Industri (HTI), Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH), hingga hutan lindung. Sebagian besar titik api ditemukan di area perbatasan izin konversi yang mengindikasikan adanya dugaan pembukaan atau perluasan lahan secara sengaja.

Ilustrasi pemadaman kebakaran hutan dan lahan (karhutla). Dok. Kementerian Kehutanan


Di samping itu, Kristomei menekankan pentingnya instruksi Presiden Prabowo Subianto mengenai kolaborasi lintas sektor, termasuk di Sumatra Selatan, yang merupakan satu dari enam provinsi prioritas agar kawasan hutan lahan mineral gambut setempat tidak terbakar.

Penanganan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) tidak bisa dilakukan parsial, melainkan menuntut sinergi erat antarkementerian, lembaga, pemerintah daerah, serta sinkronisasi program pusat dan daerah.

BNPB juga meminta perhatian intensif dari Badan Restorasi Gambut dan Mangrove (BRGM) merumuskan solusi permanen penanganan ekosistem gambut, termasuk melalui pembuatan atau optimalisasi kanalisasi. Hal ini penting guna menjaga kelembaban dan membasahi lapisan dalam tanah gambut di Riau, Jambi, Sumatra Selatan, Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, dan Kalimantan Selatan.

"Kita ini harus berkolaborasi, jadi tidak bisa sendiri. Harus berkolaborasi antar kementerian, lembaga, kemudian baik daerah, kemudian sinkronisasi antara pusat dan daerah," kata Kristomei.

Dia memastikan ribuan personel gabungan dan berbagai armada helikopter masih bekerja efektif untuk memadamkan api. Evaluasi juga terus dilakukan berkala agar pengerahan pasukan dan sarana prasarana di lapangan berbanding lurus dengan penurunan jumlah titik panas (hotspot).

(Achmad Zulfikar Fazli)