Trump Desak Partai Republik Setujui Pembukaan Berkas Jeffrey Epstein

Washington: Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump mendesak anggota Partai Republik di Dewan Perwakilan Rakyat untuk menyetujui pembukaan seluruh berkas kasus Jeffrey Epstein. Desakan ini merupakan sebuah perubahan sikap setelah sebelumnya Trump menolak keras langkah tersebut. Pernyataan mengejutkan ini disampaikan Trump melalui Truth Social pada Minggu, 16 November 2025.

Perubahan sikap Trump disebut terjadi setelah adanya tekanan internal partai. Ia menyebut isu Epstein sebagai “hoaks Demokrat” yang menurutnya bertujuan mengalihkan perhatian publik dari keberhasilan Partai Republik.

Trump juga menargetkan anggota Kongres Marjorie Taylor Greene, yang terus mendesak pembukaan berkas, bahkan memperingatkan akan mendukung penantangnya dalam pemilihan pendahuluan.

RUU pembukaan berkas Epstein mewajibkan Departemen Kehakiman AS merilis seluruh dokumen serta komunikasi terkait Epstein, termasuk penyelidikan atas kematiannya pada 2019 di penjara federal.

Namun, informasi mengenai identitas korban atau penyelidikan federal yang masih berlangsung dapat tetap dirahasiakan. Sejumlah anggota Partai Republik memperkirakan dukungan besar terhadap pengesahan RUU tersebut.

'Narasi Palsu'

“Epstein adalah Demokrat... Saya tidak peduli! Yang penting Partai Republik kembali ke jalur benar,” ujar Trump, dikutip Euro News, Senin, 17 November 2025.

Pernyataan itu berbeda dengan sejumlah catatan sebelumnya yang menunjukkan bahwa Trump dan Epstein pernah berteman, meski Trump mengklaim hubungan mereka berakhir pada awal 2000-an.

Pekan lalu, sebuah email yang dirilis memuat klaim almarhum Epstein bahwa Trump mengetahui eksploitasi korban di bawah umur. Gedung Putih menolak klaim tersebut dan menyebutnya sebagai “narasi palsu.”

Dorongan Trump untuk membuka berkas Epstein berpotensi memperuncing perpecahan internal Partai Republik, serta dapat menyingkap daftar tokoh publik yang pernah terhubung dengan Epstein, meski hal tersebut tidak serta-merta menunjukkan adanya pelanggaran hukum. (Muhammad Adyatma Damardjati)

Baca juga:  Partai Demokrat Bongkar Tuduhan Trump Terlibat dengan Pelaku Kejahatan Seksual