Banggar Respons Pemangkasan Tarif Trump Membuat AS Dapat Akses Penuh di RI

Jakarta: Ketua Badan Anggaran (Banggar) DPR Said Abdullah merespons pemangkasan tarif impor yang dikenakan Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump harus dibayar dengan sejumlah kesepakatan. Salah satunya AS mendapatkan akses penuh terhadap semua hal di Indonesia.

Said mengatakan DPR perlu mempelajari akses penuh yang dimaksud Trump. Pemerintah juga perlu menyiapkan deregulasi untuk syarat investasi.

"Dari akses secara umum yang kita baca, tapi pemerintah belum melakukan deregulasi terhadap syarat-syarat investasi di kita. Kita lihat nanti," ujar Said di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis, 17 Juli 2025.

Said mengatakan tidak setiap investasi dari luar yang masuk ke Indonesia ada regulasinya. Pemerintah perlu membuat deregulasi yang memudahkan semua investor.

"Tapi tentu ada syarat dan ketentuan yang harus dipenuhi oleh investor dari manapun investor datangnya. Dari negara manapun," ucap dia.

Terkait pemangkasan tarif impor menjadi 19 persen, Said menilai hal itu masih membebani industri dalam negeri. Angka itu masih terlampau besar dan ditentukan secara sepihak.

"Dari sisi negosiasi, ya berhasil. Tapi tetap itu adalah cost. Industri kita kan terbebani. Tidak sedikit 19 persen. Kan persoalannya bukan 19 persennya. Cara-cara sepihak yang ditempuh itu yang tidak equal dan tidak adil," ujar Said.
 

Baca Juga: Berikut Alasan Trump Pangkas Tarif Dagang Indonesia 19%

AS dipastikan tak akan membayar tarif apa pun atas akses terhadap sumber daya Indonesia. Indonesia justru dikenai tarif sebesar 19 persen atas ekspor ke AS.

"Kami tidak akan membayar tarif apa pun, mereka memberi kami akses yang sebelumnya tidak pernah kami miliki. Itu mungkin bagian terpenting dari kesepakatan ini. Bagian lainnya, mereka akan membayar 19 persen, sementara kami tidak membayar apa pun. Saya rasa ini kesepakatan yang bagus untuk kedua belah pihak. Tapi yang jelas, kami mendapatkan akses penuh ke Indonesia," ujar Trump dalam pernyataannya.