Mesir dan Qatar Gelar Pertemuan dengan Hamas Bahas Daftar Tahanan Palestina

Doha: Mediator Mesir dan Qatar akan bertemu dengan pejabat senior kelompok pejuang Palestina Hamas di Doha pada hari Sabtu, 19 Juli 2025, untuk membahas daftar tahanan Palestina yang akan dibebaskan Israel sebagai bagian dari pertukaran sandera, menurut sumber kepada media The National.

Negosiasi terbaru menuju gencatan senjata dan kesepakatan sandera antara Israel dan Hamas dimulai di Doha pada 6 Juli di tengah ekspektasi tinggi yang dipicu komentar optimistis dari Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump yang menunjukkan bahwa kesepakatan hampir tercapai.

Perundingan selama seminggu terakhir telah mencapai kemajuan signifikan, tetapi masih terdapat poin-poin penting terkait isu-isu seperti pembebasan warga Palestina dari penjara Israel dan apa yang akan terjadi ketika gencatan senjata 60 hari yang diusulkan berakhir.

Sejumlah sumber tersebut mengatakan putaran diskusi hari Sabtu akan difokuskan pada pencarian kompromi untuk mengatasi penentangan Israel terhadap pembebasan warga Palestina terkemuka yang menjalani hukuman penjara panjang setelah dinyatakan bersalah atas tuduhan terkait keamanan.

Hal paling menonjol dari para tahanan tersebut adalah Marwan Barghouti, seorang pemimpin senior kelompok Fatah Palestina yang secara luas dipandang sebagai penerus Presiden Mahmoud Abbas, yang berusia 80-an.

Sumber-sumber tersebut mengatakan para mediator dan pejabat Hamas juga akan membahas mekanisme penyaluran bantuan kemanusiaan ketika gencatan senjata 60 hari yang diusulkan mulai berlaku.

Hamas disebut menginginkan bantuan tersebut didistribusikan ke seluruh wilayah kantong pantai dan melalui badan-badan PBB dan kelompok-kelompok afiliasinya.

Israel enggan meninggalkan rencana untuk membangun "kota kemanusiaan" di dekat kota Rafah di Gaza selatan, tempat Israel ingin 600.000 warga Palestina didorong masuk dan menerima bantuan, kata sumber-sumber tersebut – sebuah pengaturan yang disamakan oleh para kritikus dengan kamp konsentrasi.

Israel tidak ingin UNRWA, badan PBB untuk pengungsi Palestina, terlibat dalam operasi kemanusiaan di Gaza. Posisi ini mencerminkan ketidakpercayaan Israel terhadap badan yang telah bekerja di Gaza selama beberapa dekade.

PBB telah memperingatkan kemungkinan kelaparan di Jalur Gaza karena pasokan ditahan oleh Israel di dalam truk-truk di perbatasan. Meski distribusi bantuan dalam jumlah kecil dilakukan di utara, sebagian besar bantuan di selatan ditangani Yayasan Kemanusiaan Gaza (GHF), yang didukung AS dan Israel. Pusat-pusat distribusinya telah menjadi lokasi berbagai insiden mematikan.

Penarikan Penuh Pasukan Israel

Setidaknya 32 warga Palestina tewas di lokasi distribusi bantuan di Gaza pada Sabtu pagi, menambah jumlah korban tewas setiap hari sejak GHF dibentuk pada bulan Mei.

Sumber-sumber tersebut mengatakan bahwa memfokuskan pertemuan hari Sabtu pada tahanan Palestina dan bantuan tidak berarti bahwa isu kunci lainnya – penarikan pasukan Israel dari Gaza selama gencatan senjata yang diusulkan – telah terselesaikan.

“Beberapa kemajuan telah dicapai terkait isu penarikan pasukan, tetapi diskusi lebih lanjut masih diperlukan,” kata salah satu sumber.

"Namun semua orang sepakat bahwa akan lebih baik untuk beralih ke masalah-masalah lain yang tertunda yang dapat diselesaikan sepenuhnya, lalu kembali ke masalah yang sulit, yaitu penarikan pasukan,” lanjut dia.

Hamas telah berulang kali menyerukan penarikan penuh pasukan Israel dari wilayah kantong tersebut sebagai bagian dari kesepakatan gencatan senjata.

Selain gencatan senjata 60 hari, syarat utama dari kesepakatan yang diusulkan adalah Hamas harus membebaskan 10 sandera yang masih hidup. Pada hari Jumat, Trump mengatakan bahwa para sandera akan segera dibebaskan.

"Kami telah mendapatkan kembali sebagian besar sandera. 10 sandera lagi akan segera tiba, dan kami berharap dapat menyelesaikannya dengan cepat," sebut Trump.

Baca juga:  Israel dan Hamas Saling Tuduh Hambat Negosiasi Gencatan Sejata Gaza