Indonesia-Jepang Gali Potensi Pembiayaan Proyek Infrastruktur Hijau

Osaka: Indonesia dan Jepang terus melakukan kolaborasi dalam rangka menggali potensi terhadap pembiayaan proyek infrastruktur hijau. Upaya tersebut dilakukan melalui digelarnya business forum bertajuk 'Innovative Financing: Unlocking Opportunities for Sustainable Development' pada area World Expo 2025 Osaka, Jepang.
 
Kegiatan ini merupakan hasil kolaborasi antara PT Penjaminan Infrastruktur Indonesia (Persero) atau PT PII dengan Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas), Kementerian Keuangan (Kemenkeu), dan PT Sarana Multi Infrastruktur (Persero) atau PT SMI.
 
Acara ini menjadi ajang penting untuk menggali strategi pembiayaan infrastruktur masa depan yang tidak hanya kuat secara ekonomi, tapi juga berakar pada keberlanjutan, inklusivitas, dan ketangguhan.
 
"Kami tidak hanya mencari investasi, kami mencari mitra yang memahami infrastruktur harus tahan terhadap masa depan. Jepang, dengan pengalaman quality infrastructure-nya, adalah contoh bagaimana nilai dan ketangguhan bisa berjalan seiring," ungkap Duta Besar Republik Indonesia untuk Jepang Heri Akhmadi, seperti dikutip dari keterangan tertulis, Senin, 19 Mei 2025.
 
Dalam rangka mencapai target pertumbuhan ekonomi delapan persen yang tercantum dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2025-2029, Indonesia membutuhkan investasi infrastruktur sebesar Rp10.303 triliun.
 
Kebutuhan investasi yang besar ini mendorong pentingnya penguatan strategi pembiayaan inovatif yang tidak hanya bertumpu pada pembiayaan publik, tetapi juga memaksimalkan peran sektor swasta dan mitra pembangunan. Kementerian PPN/Bappenas menggunakan pendekatan inovatif dan partisipatif sebagai pilar utama strategi pembiayaan 2025-2029.
 

Baca juga: Farhan Ingin Infrastruktur Kota Bandung Ramah Lansia

 

Dorong pengembangan pendekatan kreatif

 
Deputi Pendanaan Pembangunan Bappenas Putut Hari Satyaka menjelaskan Indonesia tak lagi hanya berbicara soal regulasi, tapi juga soal menciptakan ruang dialog dan keberanian bereksperimen, termasuk di level pemerintah daerah.
 
"Inovasi kami tidak berhenti di pusat. Di daerah, banyak kepala daerah mulai mengembangkan pendekatan kreatif, dari land value capture hingga local green bonds. Yang penting adalah sinerginya, kita bangun ekosistem, bukan hanya proyek," jelas dia.
 
Sementara itu, Direktur Bisnis PT PII Andre Permana menyampaikan peran PT PII dalam mendukung target pembangunan nasional dengan meningkatkan kepercayaan investor melalui alokasi risiko yang fair antara pemerintah dengan badan usaha dan meningkatkan bankabilitas proyek, serta penjelasan terkait skema penjaminan pemerintah pada skema KPBU dan proyek-proyek potensial di sektor-sektor strategis
seperti layanan kesehatan, air bersih, dan energi terbarukan.
 
"Penjaminan bukan hanya suatu bentuk de risking melainkan juga bentuk komitmen pemerintah terhadap investasi yang dilakukan melalui skema KPBU. Saat pemerintah menjamin sebuah proyek, hal tersebut merupakan sinyal kuat bagi investor untuk masuk berinvestasi. Kemudian, saat jaminan itu didesain sesuai dengan kebutuhan investor dan dengan prinsip keberlanjutan, maka kepercayaan investor termasuk dari Jepang diharapkan akan meningkat," jelas Andre.
 
Perwakilan Direktorat Pengelolaan Dukungan Pemerintah dan Pembiayaan Infrastruktur Kemenkeu Riko Amir menyoroti urgensi menciptakan ekosistem fiskal yang tidak hanya ramah investor, tapi juga mendorong transisi hijau. Ia menyampaikan, integrasi prinsip ESG dalam proyek-proyek publik kini menjadi hal yang tak bisa ditawar.
 
"Kami ingin memastikan setiap proyek yang didukung negara, baik melalui insentif atau penjaminan, memenuhi standar keberlanjutan. Di sinilah peran kolaborasi dengan mitra sektor swasta dan komunitas internasional, menjadi sangat relevan," tutur Riko.