20 Napi di Nabire Kabur, Pengamanan Lapas di Daerah Konflik Diminta Diperkuat

Padang: Anggota Komisi XIII Fraksi NasDem M Shadiq Pasadigoe prihatin atas insiden kaburnya 20 narapidana (napi) dari Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Kelas IIB Nabire, Papua Tengah, Senin, 2 Juni 2025. Dia menilai insiden tersebut sebagai bentuk lemahnya sistem pengamanan Lapas, khususnya di wilayah yang tergolong rawan konflik.

"Saya prihatin dengan apa yang terjadi di Lapas Nabire, di mana narapidana kabur dengan melukai petugas lapas yang sedang menjaga. Ini bukan kejadian biasa. Ini sangat serius," ujar Shadiq melalui keterangan tertulis, Selasa, 3 Juni 2025. 

Napi yang kabur dari Lapas Nabire disebut-sebut berasal dari kelompok Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat (TPNPB), Organisasi  Papua Merdeka (OPM) atau yang sering dikategorikan sebagai Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB). Mereka bahkan dilaporkan sempat melukai petugas saat melarikan diri.

Shadiq mendorong agar pemerintah, khususnya Kementerian Hukum serta Ditjen Pemasyarakatan, mengambil langkah serius dalam memperkuat sistem keamanan lapas di wilayah rawan konflik. Salah satunya, dengan menurunkan petugas khusus dan terlatih.

"Pegawai lapas yang bertugas di daerah rawan konflik harus dilengkapi dengan senjata dan pelatihan pengamanan yang mumpuni. Mereka bukan hanya menghadapi napi biasa, tetapi kadang berhadapan dengan kelompok bersenjata yang punya latar belakang militan," tegasnya.
 

Baca juga: 20 Napi Kabur dari Lapas Nabire, 2 Petugas Terluka

Shadiq menyebut peristiwa seperti itu harus menjadi alarm bagi pemerintah untuk mengevaluasi keamanan di seluruh lapas. Khususnya, di wilayah-wilayah yang memiliki sejarah bentrokan atau konflik berkepanjangan.

"Ini bukan hanya soal pelarian napi, tapi juga soal keselamatan para petugas dan stabilitas keamanan di daerah. Jangan sampai lapas justru menjadi titik rawan konflik baru," ujarnya.

Sebagai anggota Komisi XIII DPR yang membidangi hukum dan HAM, Shadiq menegaskan akan mendorong pembahasan lebih lanjut terkait penguatan sistem keamanan lapas. Termasuk, dukungan anggaran dan regulasi bagi petugas lapas di daerah-daerah strategis.