Tak Cukup Kuat, Paket Stimulus Sulit Dongkrak Daya Beli

Jakarta: Peneliti Ekonomi Makro dan Finansial dari Institute for Development of Economics and Finance (Indef) Riza Annisa Pujarama menilai lima stimulus ekonomi dari pemerintah belum signifikan mendorong inflasi melalui peningkatan daya beli masyarakat. Kelima stimulus tersebut mencakup bantuan sosial tunai, subsidi upah, diskon transportasi, tambahan bantuan pangan, dan diskon tarif tol.

Menurut Riza, desain stimulus tersebut bersifat sementara atau jangka pendek. Dampaknya lebih terasa pada sektor-sektor tertentu, seperti transportasi dan pariwisata domestik, terutama selama masa liburan sekolah. Namun, pengaruhnya terhadap perekonomian secara keseluruhan dinilai masih terbatas.

"Stimulus ekonomi dari pemerintah tidak ada yang begitu kuat memengaruhi peningkatan daya beli," ujarnya kepada Media Indonesia, Kamis, 5 Juni 2025.

Dia menuturkan stimulus ekonomi saat ini tidak sekuat insentif sebelumnya, seperti diskon listrik yang diberikan pada awal tahun lalu. Menurut dia, stimulus tersebut memiliki dampak yang lebih luas karena menyasar kelas menengah, sehingga jangkauan penerimanya lebih besar. Namun, disayangkan diskon tarif listrik pada pertengahan tahun ini urung digelontorkan pemerintah.

"Diskon tarif listrik ini pengaruhnya besar terutama pada inflasi harga yang diatur pemerintah (administered price)," kata Riza.

Dia juga menyoroti pemerintah telah menggelontorkan berbagai stimulus sejak awal tahun, mulai dari insentif PPN 12 persen yang tetap berjalan, stimulus pada Februari-Maret, hingga paket terbaru saat ini. Namun, ruang fiskal pemerintah diperkirakan mulai menyempit, sementara berbagai program lain masih harus dijalankan dengan kebutuhan anggaran yang besar.
 

Baca juga:  Koordinasi Antarmenteri Buruk, Stimulus Ekonomi Bisa Enggak Efektif

(Ilustrasi. Foto: Dok Metrotvnews.com)

5 paket stimulus ekonomi

1. Diskon transportasi

Diskon transportasi yang terdiri dari diskon tiket kereta sebesar 30 persen, diskon tiket angkutan laut sebesar 50 persen, dan fasilitas PPN ditanggung pemerintah (DTP) untuk tiket pesawat sebesar enam persen. Anggaran yang disiapkan untuk memberikan diskon tersebut sebesar Rp940 miliar.

2. Diskon tarif tol

Pemerintah juga akan memberikan diskon tarif tol sebesar 20 persen dengan target penerima 110 juta pengendara selama libur sekolah pada Juni hingga Juli 2025. Anggaran yang dibutuhkan untuk insentif ini sebesar Rp650 miliar.
 

3. Penebalan bantuan sosial

Penebalan bantuan sosial dengan memberikan tambahan bantuan kartu sembako senilai Rp200 ribu per bulan dan bantuan pangan berupa beras sebesar 10 kg per bulan. Bantuan tersebut diberikan kepada 18,3 juta kelompok penerima manfaat (KPM) dengan total anggaran Rp11,93 triliun.

4. Bantuan subsidi upah

Pemerintah juga akan memberikan bantuan subsidi upah senilai Rp300 ribu per bulan kepada 17,3 juta pekerja dengan gaji kurang dari Rp3,5 juta per bulan atau di bawah upah minimum provinsi/kabupaten/kota. Anggaran bantuan subsidi upah berasal dari APBN sebesar Rp10,72 triliun.

5. Perpanjangan diskon iuran JKK

Pemerintah akan memperpanjang diskon iuran jaminan kecelakaan kerja (JKK) sebesar 50 persen bagi 2,7 juta pekerja di enam subsektor industri padat karya selama enam bulan. Anggaran berasal dari non-APBN sebesar Rp200 miliar ini diberikan agar pekerja di industri padat karya mendapatkan jaminan kehilangan kerja dengan iuran yang hanya dibayarkan 50 persennya saja.