Hanya 22 Detik, Ini Potret Pertemuan Bobby Nasution dengan Mualem di Jakarta

Jakarta: Gubernur Sumatera Utara, Bobby Nasution, secara tidak terduga bertemu dengan Gubernur Aceh, Muzakir Manaf (Mualem) di sebuah restoran di Jakarta. Pertemuan yang berlangsung hanya sekira 22 detik itu menunjukkan interaksi santai di sela-sela waktu makan siang, namun keduanya tidak terlibat pembicaraan panjang.

Dalam video yang diperoleh Metrotvnews.com, terlihat Bobby Nasution tiba di lokasi dengan diiringi oleh Gubernur Jawa Tengah, Ahmad Luthfi. Keduanya berjalan mendekati meja tempat Mualem sedang menikmati makan siang bersama Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Aceh (BPKA), Reza Saputra.
 

Baca: DPR Dorong Kemendagri Segera Tangani Polemik Razia Kendaraan di Sumut

Menyadari kehadiran tamu, Mualem pun langsung berdiri untuk menyambut. Bobby Nasution kemudian menyapa dengan singkat, "Pak Gub," ucap Bobby, yang diikuti dengan jabat tangan yang terkepal di antara keduanya. Ekspresi tersenyum tampak menghiasi sapa mereka, meski percakapan lebih lanjut tidak terekam.

Setelah bersalaman, Ahmad Luthfi tampak berpamitan dan meninggalkan lokasi. Meski Bobby dan Malem bertemu, namun keduanya terlihat tidak terlibat dalam pembicaraan yang panjang.

Seluruh rombongan termasuk Bobby Nasution, kemudian meninggalkan restoran setelah pertemuan singkat tersebut.

Sebelumnya pertemuan kepala daerah itu terjadi usia Asosiasi Pemerintah Provinsi Seluruh Indonesia (APPSI) menemui Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa dan meminta agar tidak memangkas dana transfer ke daerah (TKD) secara besar-besaran. Gubernur Aceh Muzakir Manaf (Mualem) menegaskan pemangkasan TKD akan berdampak besar terhadap kemampuan daerah menjalankan program pembangunan. 

"Kami semua mengusulkan supaya anggaran tidak dipotong. Karena itu akan menjadi beban semua di provinsi masing-masing," ungkap Mualem usai bertemu dengan Menkeu Purbaya di Jakarta, Selasa, 7 Oktober 2025.

Mualem mengungkapkan Aceh berpotensi mengalami pemotongan TKD hingga 25 persen. Sementara di sejumlah provinsi lain bahkan bisa mencapai 35 persen. Kondisi ini dikhawatirkan akan menghambat pelaksanaan berbagai program prioritas di daerah.