Ketua GPEI Soroti Predator Pricing dan Lemahnya Proteksi Industri Nasional

Jakarta: Ketua Gabungan Pengusaha Eksportir Indonesia (GPEI), Benny Soetrisno, menilai pemerintah perlu memperkuat kebijakan perdagangan. Hal itu harus dilakukan untuk melindungi industri nasional dari praktik predator pricing yang dilakukan oleh sejumlah negara pesaing. 

Ia menilai, lemahnya pengawasan terhadap persaingan usaha yang tidak sehat dapat membahayakan sektor manufaktur domestik dalam jangka panjang. “Pemerintah harus paham betul apa itu predator pricing. Kita punya KPPU yang seharusnya menjaga persaingan usaha yang fair, tapi sampai sekarang perannya masih lemah,” kata Benny dalam forum 1 Tahun Prabowo–Gibran: Optimism on 8% Economic Growth, di JS Luwansa Hotel & Convention Center, Jakarta, Kamis, 16 Oktober 2025.

Menurutnya, daya saing industri dalam negeri masih tertinggal karena kebijakan proteksi belum cukup kuat. Sementara di luar negeri, eksportir Indonesia mampu bersaing menghadapi kompetitor besar. 

Baca juga: Pandu: Kesuksesan Investasi di Danantara untuk Jangka Panjang, Bukan Besok!

“Kalau industri kita tidak kompetitif, bagaimana bisa ekspor? Faktanya, kita bisa ekspor dan bersaing. Tapi di dalam negeri justru kalah karena harga dumping dari luar,” ujar Benny.

Ilustrasi ekspor. Foto: Medcom.id.

Benny menambahkan, stabilitas ekspor penting untuk menjaga surplus perdagangan dan pertumbuhan ekonomi. Ia mengingatkan bahwa surplus ekspor Indonesia dalam beberapa bulan terakhir cenderung menurun, sehingga perlu dijaga agar tidak berbalik menjadi defisit. 

“Kalau ini tidak dijaga, surplusnya akan habis, dan akhirnya menguras cadangan kita sendiri,” tegas Benny.

Ia juga menyoroti lemahnya permintaan domestik akibat terbatasnya lapangan kerja. Menurut dia, penciptaan pekerjaan adalah ujung dari investasi dan ekspor yang sehat.