Airlangga: KUR dan KPP Jadi Penggerak Ekonomi Rakyat Indonesia

Surabaya: Pemerintah terus mempercepat realisasi program prioritas nasional di sektor perumahan. Salah satu langkah strategis yang kini dilakukan adalah peluncuran Kredit Program Perumahan (KPP), dengan dukungan anggaran mencapai Rp130 triliun. 

Peluncuran KPP dilakukan bersamaan dengan Akad Massal Kredit Usaha Rakyat (KUR) bagi 800 ribu debitur yang digelar serentak secara nasional, dan dipusatkan di Dyandra Convention Center Surabaya, Selasa, 21 Oktober 2025. Acara ini dipimpin langsung oleh Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto, disaksikan oleh perwakilan pemerintah daerah, pelaku perbankan, serta ribuan pelaku usaha mikro dan kontraktor perumahan.

"Hari ini pemerintah meluncurkan Kredit Program Perumahan dengan harapan semakin banyak rumah baru dibangun dan rumah masyarakat direvitalisasi. Program ini bukan hanya tentang hunian layak, tetapi juga tentang menggerakkan ekonomi nasional dan menciptakan lapangan kerja,” kata Airlangga.

Airlangga menegaskan, program KPP merupakan bagian integral dari Program 3 Juta Rumah yang menjadi salah satu prioritas utama pemerintahan Presiden Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka. Dari total anggaran Rp130 triliun, sebanyak Rp113 triliun akan dialokasikan untuk sisi penawaran (supply side), yang menyasar kontraktor, pengembang lokal, serta pelaku UMKM sektor konstruksi.

Sementara itu, Rp17 triliun disiapkan untuk sisi permintaan (demand side), yakni untuk membantu masyarakat dalam mengakses kredit pembangunan atau renovasi rumah. Melalui dua pendekatan tersebut, pemerintah ingin menciptakan ekosistem pembiayaan perumahan yang berkelanjutan, melibatkan pelaku ekonomi daerah sekaligus meningkatkan daya beli masyarakat terhadap hunian layak.

"Saya minta Gubernur, Bupati, dan Wali Kota mendorong kontraktor daerah untuk ikut membangun rumah masyarakat. KPP ini bagian dari program Presiden Prabowo Subianto untuk mewujudkan 3 juta rumah rakyat. Para penerima KUR dan KPP adalah pahlawan ekonomi Indonesia,” tegas Airlangga.

Pemerintah berharap melalui KPP, sektor perumahan dapat menjadi motor penggerak ekonomi daerah. Selain memperkuat rantai pasok material bangunan dan jasa konstruksi, program ini juga diyakini mampu menciptakan lapangan kerja baru bagi ribuan tenaga kerja di seluruh Indonesia. Airlangga juga menekankan pentingnya sinergi lintas lembaga, termasuk Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP), lembaga keuangan penyalur, serta pemerintah daerah, agar pelaksanaan KPP berjalan efektif dan tepat sasaran.

Sementara itu, Sekretaris Jenderal Kementerian PKP, Didyk Choiroel, menyampaikan bahwa pelaksanaan KPP memiliki dasar hukum kuat melalui Permenko No. 13 Tahun 2025 dan Permen PKP No. 13 Tahun 2025.

"Kementerian PKP siap mengawal penyaluran Kredit Program Perumahan agar masyarakat dapat memiliki rumah layak huni, sekaligus mendukung tumbuhnya sektor perumahan sebagai penggerak ekonomi daerah,” ujar Didyk.