Dedi Mulyadi Minta BPK Audit Alur Kas Pemprov Jawa Barat

Bandung: Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi, mengunjungi Kantor Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Perwakilan Provinsi Jawa Barat di Jalan Mohammad Toha, Kota Bandung, Jumat, 24 Oktober 2025. Dedi meminta BPK Perwakilan Jawa Barat melakukan pendalaman terhadap alur kas Pemerintah Provinsi Jawa Barat (Jabar.

Dedi mengatakan, Pemprov Jabar ingin memastikan terkait ada atau tidaknya anggaran yang mengendap di bank. Dia menilai, BPK merupakan institusi yang pas karena mempunyai kewenangan untuk melakukan audit anggaran.

"Jadi yang menilai apakah ada anggaran yang diendapkan di Provinsi Jawa Barat, yang harus menyatakannya adalah BPK karena dia punya kewenangan melakukan audit," ujar Dedi melalui Humas Jabar, Jumat, 24 Oktober 2025.

Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi. Foto: MI/Reza Sunarya.
  Dedi menilai dengan audit dari BPK, maka diketahui bahwa Pemprov Jabar memiliki perencanaan keuangan yang baik atau tidak. Saat ini, audit keuangan Pemprov Jabar oleh BPK sedang berjalan dan rutin dilakukan. 

"Nanti bisa terlihat apakah Pemprov Jabar, satu, memiliki perencanaan keuangan yang baik. Kedua, memiliki pengelolaan keuangan yang baik, baik uang yang masuk dalam bentuk pendapatan yang bersumber dari dana transfer pemerintah pusat, dari pendapatan asli daerah Provinsi Jawa Barat," beber Dedi.

BPK juga menilai apakah Pemprov Jabar melakukan belanja dengan baik sesuai kebutuhan masyarakat. Menurut Dedi, hal ini yang menjadi orientasi sehingga hasil belanja dapat dimanfaatkan publik. 

Dedi menegaskan langkah ini dilakukan untuk memberikan penjelasan kepada publik bahwa belanja Pemdaprov Jabar dilakukan secara terbuka dan bisa diakses oleh publik.