Tarif Trump Bikin Panik Dunia, Hikmahanto: Saatnya Indonesia Bersinergi

Jakarta: Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump telah membuat banyak negara, termasuk sekutunya, panik karena kebijakan pengenaan tarif dagang yang cukup tinggi. 

Menurut Menteri Keuangan AS Scott Bessent, lebih dari 50 negara telah meminta untuk bertemu dan menegosiasikan tarif yang akan diberlakukan pemerintahan Trump pada 9 April mendatang.

Apa Indonesia perlu mengirim tim negosiasi ke AS? Jika iya, di urutan keberapa tim Indonesia akan diterima AS?

Menurut Guru Besar Hukum Internasional Universitas Indonesia Hikmahanto Juwana, besar kemungkinan pengenaan tarif oleh Trump adalah untuk menunjukkan AS punya posisi tawar tinggi sehingga banyak negara mengemis agar diturunkan tarifnya.

“Tujuannya ada tiga. Pertama, AS sangat mempunyai kendali dan penentu atas perdagangan internasional dengan banyak negara,” ucap Hikmahanto dalam keterangan kepada awak media, Senin, 7 April 2025.

“Kedua, agar negara-negara yang menurut Trump telah mengenakan tarif tinggi kepada komoditas dari AS menurunkan tarifnya secara signifikan,” sambungnya.

“Terakhir, agar perusahaan-perusahaan AS yang merelokasi pabriknya ke sejumlah negara seperti Tiongkok, Vietnam, Kanada dan Indonesia, kembali ke AS dan membuka lapangan kerja bagi warga AS,” jelas Hikmahanto.

Langkah Sinergis

Bagi Indonesia, lanjut Hikmahanto, hal terpenting saat ini adalah memonitor sikap negara-negara yang terdampak kebijakan Trump. Caranya adalah meminta semua perwakilan Indonesia di negara-negara terdampak untuk mengirim laporan terperinci atas langkah-langkah yang diambil.

Hikmahanto menambahkan, pemerintah RI dinilai perlu berkoalisi dengan negara-negara yang memiliki komoditas sama untuk melakukan langkah sinergis. Hal ini mengingat bila tarif dikenakan atas komoditas tertentu oleh kebijakan Trump, sepanjang komoditas yang sama tidak diproduksi di AS, maka rakyat AS harus membayar lebih mahal dari sebelumnya.

“Ini tentu menimbulkan kemarahan rakyat AS terhadap Trump atas kebijakannya,” tutur Hikmahanto.

“Tindakan sinergi perlu dilakukan sehingga AS tidak mengistimewakan satu negara terhadap negara lain,” ungkapnya.

Lebih lanjut, kata Hikmahanto, pemerintah RI perlu melakukan langkah untuk melakukan perubahan APBN, agar dalam jangka waktu tiga bulan ke depan rakyat tidak mengalami dampak signifikan, di samping memikirkan terobosan-terobasan agar perusahaan-perusahaan terdampak tidak melakukan pemutusan hubungan kerja.

“Mengapa tiga bulan? Karena kemungkinan Trump akan mengubah kebijakan atas tarif dalam tiga bulan mendatang, baik itu seputar hasil negosisasi dengan negara-negara dunia, desakan rakyat AS, atau bahkan tekanan yang dilakukan bursa saham AS,” pungkas Hikmahanto.

Baca juga:  Lebih dari 50 Negara Hubungi Gedung Putih untuk Bicarakan Tarif, Ada Indonesia?