Bendera Uni Eropa berkibar di markas besarnya di Brussels, Belgia. (Anadolu Agency)
Willy Haryono • 14 April 2025 16:38
Brussels: Uni Eropa akan meningkatkan bantuan keuangan bagi Otoritas Palestina melalui paket pendanaan tiga tahun senilai sekitar €1,6 miliar atau setara lebih dari Rp27 triliun. Kebijakan ini diiringi seruan kuat untuk melakukan reformasi struktural di tubuh pemerintahan Palestina, yang selama ini dikritik karena lemahnya tata kelola dan dugaan korupsi.
Komisioner Eropa untuk Kawasan Mediterania, Dubravka Suica, menegaskan bahwa dukungan finansial dari Uni Eropa tidak dapat dipisahkan dari tuntutan pembenahan internal yang menyeluruh. Reformasi tersebut dinilai sebagai syarat mutlak agar Otoritas Palestina dapat menjadi mitra dialog yang sah, baik bagi Uni Eropa maupun Israel.
“Kami ingin mereka melakukan reformasi, karena tanpa itu mereka tidak akan cukup kuat dan kredibel untuk menjadi mitra dialog, bukan hanya bagi kami, tetapi juga bagi Israel,” ujar Suica dalam wawancara dengan Reuters.
Melansir dari Malay Mail, Senin 14 April 2025, pernyataan tersebut dilontarkan menjelang dimulainya dialog politik tingkat tinggi pertama antara menteri luar negeri negara-negara Uni Eropa dengan pejabat senior Palestina, termasuk Perdana Menteri Mohammad Mustafa, yang dijadwalkan berlangsung di Luksemburg pada Senin.
Sebagai donor terbesar bagi Palestina, Uni Eropa memiliki harapan jangka panjang bahwa Otoritas Palestina, yang saat ini mengelola wilayah Tepi Barat, suatu saat akan memiliki kapasitas untuk mengambil alih tanggung jawab atas Gaza setelah konflik antara Israel dan Hamas berakhir.
Namun, pemerintah Israel di bawah kepemimpinan Perdana Menteri Benjamin Netanyahu hingga kini menolak kemungkinan penyerahan kendali atas Gaza kepada Otoritas Palestina, serta menolak inisiatif Uni Eropa yang terus mendorong realisasi solusi dua negara, termasuk pembentukan negara Palestina yang merdeka.