Demo Pengemudi Tolak ODOL Terjadi Akibat Pembiaran Bertahun-tahun

Jakarta: Wakil Ketua Komisi V DPR, Roberth Rouw, menilai selama ini terjadi pembiaran terhadap pelanggaran UU Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ). Terutama, mengenai aturan yang melarang over dimension over loading (ODOL). 

"Kenapa baru sekarang dilakukan itu (penegakan hukum)? Pembiaran itulah penyebab banyak pelanggaran. Sekian lama sudah dibiarkan. Kalau mau tegas, sejak UU ini ada, lakukan. Kenapa dibiarkan selama ini. Penegakan dong jalan. Ya pasti semua tidak terima kalau ujug-ujug seperti ini," kata Roberth dalam keterangannya di Jakarta, Selasa, 24 Juni 2025.

Ketua Fraksi Partai NasDem MPR RI itu meminta pemerintah adil dan bijak dalam menerapkan suatu aturan. Mengingat, ini menyangkut hajat hidup banyak orang. 

"Misalnya, angkutan barang stop, Jakarta ke Sumatra, apa yang akan terjadi? Harga komoditi akan naik dan memengaruhi logistik dan ekonomi. Jadi apa pun yang akan dilakukan pemerintah, lihat baiknya, dengan bijak. Tidak ujug-ujug," ujar dia.

Hal ini disampaikan Roberth  menanggapi demontrasi sopir angkutan logistik di beberapa daerah. Para pengemudi menolak pemberlakuan aturan yang melarang kendaraan berdimensi dan bermuatan melebihi aturan. 

"Saya kira para sopir yang melakukan demo itu, pribadi saya setuju, memang tidak layak mereka menjadi pihak yang menanggung beban," kata Roberth.
 

Baca Juga:  Ribuan Sopir Truk Jateng Tolak Kebijakan Zero ODOL

Dia menilai pengemudi kendaraan tidak sepenuhnya harus menanggung akibat pelanggaran ODOL. Pasalnya, pemilik barang dan perusahaan logistik adalah pihak yang paling bertanggung jawab atas berlebihnya muatan angkutan.

"Yang harus bertanggung jawab adalah pemilik barang dan perusahaan angkutan. Karena dia cuma pengemudi, dia tidak menentukan barang yang akan diangkut. Dua pihak ini yang  harus bertanggung jawab karena mereka yang bisa mengatasi itu," ujar dia.

Roberth juga menyoroti lemahnya pengawasan serta penegakan hukum dari aparat berwenang. Selain itu, proses penindakan di jalan rawan pungutan liar, yang berakibat lolosnya kendaraan ODOL.

"Tidak boleh lagi yang namanya penegakan hukum itu, pelanggar dan penegak hukum bersentuhan di jalan. Karena itu banyak 'kebocoran' yang dilakukan," ungkap dia.

Dia mendorong agar teknologi dapat digunakan untuk mengawasi kendaraan di jalan. Seperti, penggunaan weigh in motion (WIM) yang harus diperluas. WIM adalah sistem penimbangan kendaraan yang dilakukan saat kendaraan sedang bergerak di jalan, tanpa harus berhenti untuk ditimbang seperti pada jembatan timbang konvensional.

"Sekarang teknologi sudah maju. Tidak perlu ada lagi orang berdiri di sana. Semua tinggal pasang, terekam jejaknya, dia ODOL, berapa tonasenya, berapa yang dia bawa. Terpotret itu. Maka penting penegakan hukum melalui elektronik," ujar dia.

Roberth mengatakan Komisi V DPR segera membahas revisi UU LLAJ. Pihaknya akan mencari rumusan yang adil bagi semua pihak.