Jakarta: Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo diminta segera memutuskan sosok perwira tinggi (Pati) Polri, yang akan mengemban jabatan Asisten Kapolri bidang Sumber Daya Manusia (AsSDM) dan Kapolda Jawa Timur (Jatim). Sebab, dua jabatan itu masing kosong hingga saat ini.
"Mumpung masih ada waktu, Kapolri Jenderal Listyo Sigit harusnya mempersiapkan 'legacy' bagi masa depan Polri, dengan segera memilih kandidat-kandidat terbaik dengan kebijaksanaan dan kearifannya untuk mengisi jabatan-jabatan strategis," kata pengamat kepolisian Bambang Rukminto dalam keterangannya, Selasa, 4 Maret 2025.
Namun, pemilihan sosok AsSDM dan Kapolda Jatim diharapkan bukan hanya karena kedekatan dan tekanan kepentingan-kepentingan di luar Polri. Melainkan memilih Pati Polri yang berprestasi, kompetensi, dan kapabilitas.
"Bila tidak, memilih kandidat yang bermasalah hanya akan memberikan beban PR, bahkan bom waktu pada Polri di masa depan," ujarnya.
Jabatan AsSDM ditinggalkan Komjen Dedi Prasetyo yang didapuk menjadi Inspektur Pengawasan Umum (Irwasum). Kapolri memutasi Dedi yang tertuang dalam Surat Telegram nomor: ST/2517/XI/KEP./2024 tertanggal 11 November 2024.
Sedangkan, Komjen Imam Sugianto meninggalkan jabatan Kapolda Jatim karena ditunjuk sebagai AstamaOps Polri, melalui ST/200/I/KEP/2025 tanggal 31 Januari 2025. Artinya, hampir empat bulan jabatan AsSDM Polri dan hampir satu bulan jabatan Kapolda Jawa Timur kosong.
Bambang menuturkan pergantian pejabat di sebuah organisasi adalah hal yang lumrah. Organisasi harus terus bergerak, pejabat silih berganti. Problemnya, kata dia, kekosongan jabatan dapat menjadi masalah karena dapat menghambat pencapaian tujuan organisasi, menurunkan produktivitas, dan meningkatkan beban kerja pegawai lain.
"Makanya, dalam sebuah organisasi modern dan profesional tak ada kekosongan pejabat. Kekosongan pejabat bisa hanya digantikan ada pejabat ex officio untuk sementara. Biasanya adalah diisi wakil sambil menunggu pejabat baru dan itu tidak memakan waktu lama," ungkap pengamat Kepolisian dari Institute for Security and Strategic Studies (ISESS) itu.
Bambang melanjutkan jabatan AsSDM maupun Kepala Satuan Wilayah (Kasatwil) setingkat Kepala Kepolisian Daerah (Kapolda) sangat vital. Maka itu, ia mempertanyakan urgensi kekosongan sebuah jabatan penting, tanpa segera memilih pengganti.
"Bahkan kalau melihat masa dinas Komjen Imam Sugianto tinggal kurang dari 10 hari lagi pensiun," ujarnya.
Bambang memandang ada dugaan tidak berjalannya meryt system di organisasi kepolisian. Tidak adanya pengembangan karir yang jelas di institusi Polri. Menurutnya, penyebabnya bisa beragam. Namun, bila disebut belum ada personel yang kompeten tidak lah logis. Sebab, Korps Bhayangkara adalah organisasi besar yang profesional.
"Yang lebih mendekati akal sehat tentu karena belum ada keputusan dari Kapolri yang masih belum juga mengambil keputusan," terangnya.
Bambang menduga Kapolri tak segera menunjuk perwira pengganti karena tarik ulur kepentingan-kepentingan. Bila itu benar terjadi, kata dia, akan menjadi problem manejemen SDM Kepolisian selama ini. Seperti penunjukkan Irjen Teddy Minahasa sebagai Kapolda Jatim yang beberapa hari setelahnya terjerat tindak pidana narkoba.
"Hal itu terjadi mengindikasikan bahwa penunjukan jabatan di tubuh Polri tanpa ada cek dan profiling kandidat pejabat," katanya.
Padahal, Bambang menyebut penelusuran rekam jejak dalam pengisian jabatan sangat penting, seperti pemeriksaan rekam jejak calon pejabat. Pemeriksaan ini, kata dia, untuk memastikan bahwa calon pejabat memenuhi kualifikasi, kredibilitas, terutama integritas.
Tak kalah penting adalah pelaksanaan Peraturan Kapolri 8 tahun 2017 tentang penyampaian LHKPN di lingkungang Polri pada KPK. Meskipun LHKPN ini masih sebatas normatif dan laporan subjektif, tapi penting untuk melihat niat baik dari calon.
Kepala Divisi Humas Polri Irjen Sandi Nugroho mengatakan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo telah mengantongi nama kandidat Polri yang bakal mengisi jabatan Kapolda Jatim dan AsSDM. Namun, belum ditunjuk karena ada mekanisme yang tengah berproses melalui Dewan Kepangkatan dan Jabatan Tinggi (Wanjakti) Polri.
"Jadi ada Wanjakti. Wanjakti para pimpinan Kepolisian yang nanti akan ditentukan siapa-siapa saja yang akan dipilih untuk menjadi pejabat-pejabat berikutnya. Tentu saja Bapak Kapolri sudah memiliki nama-nama itu," kata Sandi di Mabes Polri, Jakarta Selatan, Rabu, 12 Februari 2025.
Namun, Sandi belum mengungkap sejumlah nama yang dikantongi Kapolri untuk mengisi dua jabatan itu. Ia hanya meminta masyarakat untuk menunggu hasil keputusan Wanjakti.
"Kita tunggu hasilnya, mana yang dipilih Bapak Kapolri berdasarkan kriteria tertentu. Nanti kalau sudah dipilih sama Bapak Kapolri akan kita sampaikan kepada teman-teman sekalian," ungkap jenderal polisi bintang dua itu.
Streaming