Ada Peningkatan Arus Mudik, Kapolri: Rekayasa Contraflow Akan Mulai Diterapkan

Jakarta: Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo menyebut rekayasa arus lalu lintas contraflow di ruas Tol Cikampek KM 47 sampai 70 akan mulai dilakukan, pada Rabu, 26 Maret 2025. Hal ini disampaikan Listyo usai meninjau Rest Area KM 57 bersama Menko PMK Pratikno, Menkes Budi Gunadi Sadikin, Panglima TNI Jenderal Agus Subianto dan Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi.

"Hari ini kita mulai akan memperlakukan rekayasa apakah itu contraflow yang dilaksanakan di kilometer 47 sampai dengan 70. Kemudian selanjutnya apabila memang dibutuhkan kita juga persiapkan one way," kata Listyo dalam keterangan tertulis, Rabu, 26 Maret 2025.

Listyo menjelaskan berdasarkan data yang diterima pihaknya Jasa Marga tercatat telah terjadi peningkatan jumlah kendaraan yang mudik sebanyak 7 persen. Terhitung sejak H-10 hingga H-6 lebaran atau hari ini.

Ia mengatakan peningkatan jumlah kendaraan ini sejalan dengan adanya pemberian fasilitas keringanan dan kebijakan pemerintah. Mulai dari diskon tarif tol hingga kebijakan Work From Anywhere (WFA).
 

Baca juga:  H-6 Lebaran, 160.021 Kendaraan Tinggalkan Jakarta

Listyo mendorong agar masyarakat yang akan mudik untuk dapat memanfaatkan kebijakan yang telah disediakan pemerintah tersebut. Sehingga, diharapkan dapat mengurangi puncak arus mudik yang diperkirakan terjadi pada H-3 lebaran atau di Jumat, 28 Maret 2025.

"Tentunya saran kita manfaatkan insentif dari pemerintah ini dengan sebaik-baiknya, khususnya bagi yang punya rencana untuk melaksanakan mudik karena bisa dilaksanakan WFA," jelasnya.

Untuk mengantisipasi lonjakan arus mudik, ia memastikan pihaknya telah mempunyai sejumlah skenario dan rekayasa lalu lintas yang akan diterapkan. Mulai dari penerapan ganjil-genap, contraflow, hingga oneway.

Listyo menuturkan pelaksanaan oneway baru akan dilakukan jajaran Korps Lalu Lintas bila jumlah kendaraan yang melintas di atas 8.000 per jam. Apabila masih dibawah angka itu, rekayasa yang dilakukan hanya contraflow.

"Tentunya akan diinformasikan kepada masyarakat sebelumnya melalui jalur-jalur media yang kita miliki, media sosial, media mainstream, media TV, sehingga masyarakat terinformasi dari awal terkait dengan potensi-potensi rekayasa yang akan terjadi," pungkasnya.