Anggota Komisi IX DPR RI Obet Rumbruren, Anggota DPRK Manokwari Trisep Kambuaya, dan perwakilan Badan Gizi Nasional (BGN) Muhammad Suhud. Ist
Al Abrar • 6 June 2025 16:06
Manokwari: Program Makan Bergizi Gratis (MBG) menjadi sorotan dalam kegiatan sosialisasi yang digelar di Asrama Mahasiswa Sorong, Distrik Amban, Manokwari, pada Senin, 2 Juni 2025. Program ini merupakan salah satu inisiatif strategis pemerintah pusat untuk meningkatkan kesejahteraan dan kualitas sumber daya manusia, terutama di wilayah Papua Barat.
Acara tersebut dihadiri oleh Anggota Komisi IX DPR RI Obet Rumbruren, Anggota DPRK Manokwari Trisep Kambuaya, dan perwakilan Badan Gizi Nasional (BGN) Muhammad Suhud.
Dalam sambutannya, Obet Rumbruren menegaskan komitmennya sebagai wakil rakyat dalam mendukung kebijakan di bidang kesehatan. Ia menilai program makan bergizi gratis merupakan langkah konkret pemerintah dalam mencerdaskan anak-anak Indonesia, termasuk ibu hamil dan ibu menyusui.
“Program ini adalah inisiatif dari pemerintah di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo, dan sangat penting bagi masa depan generasi bangsa, terutama di Tanah Papua,” ujar Obet.
Ia juga menekankan pentingnya kejelasan alokasi dana pendidikan dan kesehatan baik dari APBN, APBD, maupun dana khusus, agar tidak tumpang tindih dan lebih tepat sasaran. Obet turut membagikan pengalamannya membantu masyarakat mengakses layanan kesehatan melalui perannya di Komisi IX DPR RI.
Sementara itu, perwakilan BGN, Muhammad Suhud, memaparkan perkembangan pelaksanaan program MBG di Papua Barat. Ia mengungkapkan bahwa saat ini baru terdapat empat dapur gizi yang beroperasi di wilayah perkotaan, dari target 16 dapur yang direncanakan.
"Setiap dapur gizi diharapkan mampu melayani 3.000 hingga 4.000 penerima manfaat. Namun keterbatasan masih terjadi karena minimnya edukasi masyarakat terkait pembangunan dapur serta standarisasi pelayanan," jelas Suhud.
BGN, yang baru dibentuk pada 8 Agustus 2024, telah menyiapkan sekitar 2.000 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG), dengan hampir 1.700 dapur sudah beroperasi di berbagai wilayah Indonesia. Target nasional tahun ini mencakup 82 juta penerima manfaat.
Untuk mendukung operasional dapur gizi, BGN juga sedang melatih 32.000 Kepala Dapur SPPG yang ditargetkan rampung Agustus mendatang. Suhud menyebut anggaran program ini mencapai Rp71 triliun pada 2025, dengan proyeksi naik menjadi Rp261 triliun pada 2026.
“Program ini menyasar peserta didik dari PAUD hingga pesantren, ibu hamil, ibu menyusui, dan anak balita. Tujuannya bukan hanya pemenuhan gizi, tapi juga peningkatan prestasi siswa, penurunan angka putus sekolah, dan pemberdayaan UMKM lokal,” tambahnya.
Suhud menyatakan proses verifikasi lokasi dan mitra dapur terus berlangsung agar seluruh target dapur di Papua Barat dapat segera terealisasi. Ia menekankan pentingnya partisipasi aktif masyarakat dalam menyukseskan program ini.
Anggota DPRK Manokwari, Trisep Kambuaya, turut menggarisbawahi pentingnya perhatian pemerintah pusat terhadap berbagai persoalan yang dihadapi masyarakat Manokwari. Ia menyambut baik dukungan yang ditunjukkan masyarakat dan mahasiswa terhadap program MBG.
“Pelaksanaan program ini di sekolah-sekolah masih terbatas. Ini menjadi catatan penting bagi pemerintah pusat untuk memperluas jangkauan hingga ke kampung-kampung,” kata Kambuaya.
Ia secara khusus berharap Distrik Amban dan sekitarnya bisa menjadi pusat distribusi dan pelayanan program makan bergizi gratis di Manokwari.