Sikap Bahlil terkait Pengelolaan Minyak Dinilai Upaya Jaga Ketahanan Energi Nasional

Jakarta: Keputusan Menteri ESDM Bahlil Lahadalia terkait pengelolaan minyak negara dinilai positif. Bahlil menyebut hal terkait pengelolaan minyak merupakan urusan negara, karena terkait hajat hidup orang banyak.

"Sudah sesuai dengan arahan Presiden Prabowo beberapa waktu lalu mengenai komoditas yang menyangkut hajat hidup orang banyak harus dikontrol oleh negara merupakan arah kebijakan yang jelas terkait ketahanan energi nasional," kata Sekretaris Jenderal Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (Sekjen HIPMI) Anggawira, dalam keterangan yang dikutip Kamis, 18 September 2025.

Ketua Umum Asosiasi Pemasok Energi, Batu bara dan Mineral Indonesia (ASPEBINDO) ini menjelaskan, pemerintah telah memberikan kelonggaran pada swasta. Pemerintah memberikan tambahan kuota impor 10 persen ketimbang 2024 dan realisasi impor sudah mencapai 110 persen. 

Fakta bahwa stok bisa habis sebelum akhir tahun, kata dia, harus jadi pelajaran penting bagi industri untuk melakukan perencanaan logistik yang lebih baik. Bukan sekadar mendesak pemerintah membuka keran impor lebih besar.

"Ke depan perlu perbaikan dalam rangka menyusun kebutuhan, tidak dipukul rata kenaikan impor masing-masing 10 persen. Sesuai dengan kebutuhan dan pengembangan SPBU masing-masing karena ada yang pengembangan SPBU lebih progresif dan ada yang standar saja," kata Anggawira.
 

Baca juga: Bantah Monopoli BBM, Dirjen Migas: Tidak Mungkin Diberi Kuota Impor 110%

Ia menilai arahan Bahlil kepada badan usaha swasta (BU swasta) untuk membeli BBM ke Pertamina merupakan jalan tengah. BU swasta bisa memastikan kebutuhan mereka tercukupi dan bisnis bisa berjalan seperti biasa.

"Menurut saya ke depan di 2026 butuh perencanaan yang matang dari BU swasta dan ajak juga lembaga-lembaga independen untuk bisa ikut serta dalam penyusunan dan dilakukan transparansi. Saya pun meminta kepada Pertamina agar melakukan koreksi dan perbaikan produk serta layanan sehingga tercipta persaingan bisnis yang sehat antar SPBU swasta dan milik negara," jelas Anggawira.


Ilustrasi. Dok Media Indonesia

Kelangkaan BBM di SPBU swasta jangan sampai terulang

Ia berharap hal seperti ini tidak terjadi lagi ke depannya. Sekaligus, bisa menjawab kegelisahan dan masukan dari masyarakat akan kebutuhan BBM yang berkualitas dalam negeri.

Kelangkaan bahan bakar minyak (BBM) terjadi di sejumlah SPBU milik swasta, meskipun Kementerian ESDM telah memberikan tambahan kuota impor 10 persen tahun ini. Menteri ESDM Bahlil Lahadalia mengatakan apabila SPBU swasta ingin mendapatkan kuota lebih, mereka bisa melakukan kerja sama dengan Pertamina. 

Menurut Bahlil, kolaborasi antara SPBU swasta dan Pertamina sangat penting. Ketersediaan BBM merupakan kebutuhan vital masyarakat dan harus tetap dikendalikan oleh negara untuk menjaga stabilitas pasokan. Sinergi antara berbagai pihak menjadi kunci dalam mengatasi permasalahan ini.

"Kalau mau minta lebih, ini kan menyangkut hajat hidup orang banyak, cabang-cabang industri ini. Kalau mau lebih, silakan berkolaborasi dengan Pertamina. Kenapa Pertamina? Pertamina itu representasi negara. Kita kan tidak mau cabang-cabang produksi yang menguasai hajat hidup orang banyak ini semuanya diserahkan kepada teori pasar. Nanti ada apa-apa gimana?" kata Menteri Bahlil di Kementerian ESDM, Rabu, 17 September 2025.