Pemerintah Harap Pembentukan Kementerian Haji Perbaiki Penyelenggaraan Haji

Jakarta: Rencana perubahan nomenklatur Badan Penyelenggara Haji (BP Haji) menjadi Kementerian Haji diharapkan dapat meningkatkan kualitas pelayanan ibadah haji kepada masyarakat. 

"Harapannya jelas hanya satu, pelaksanan haji semakin lebih baik lagi," kata Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi kepada pewarta di Halaman Istana Merdeka, Jakarta, Minggu, 24 Agustus 2025.

Dia menambahkan, Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) tengah mematangkan dan melakukan finalisasi mengenai usulan perubahan tersebut. Karenanya dia belum dapat memastikan apakah dalam rapat paripurna terdekat usulan itu akan diterima atau tidak.

Prasetyo juga mengatakan jika usulan perubahan nomenklatur tersebut disetujui dan disahkan, Presiden Prabowo Subianto akan menerbitkan Peraturan Presiden (Perpres) baru mengenai Kementerian Haji. 

"Sedang dimatangkan di DPR. Pasti (keluar Perpres baru)," jelas Pras. 
 

Baca juga: DPR: Supres Menyebutkan Pendirian Kementerian Haji

Sebelumnya, Prasetyo mengungkapkan pemerintah telah memberikan Daftar Inventarisasi Masalah (DIM) kepada DPR untuk diajukan dan dibahas, Kamis, 21 Agustus 2025. Rencana tersebut didasari pada kebutuhan pemerintah. Menurut dia, besarnya jumlah kabinet bukan soal utama yang harus diperbincangkan. 

Rencana itu juga didasari pada hasil evaluasi yang dilakukan atas pembentukkan BP Haji. "Setelah satu tahun, kemudian kemarin dibentuk badan, dan setelah pelaksanaan haji. Di situ ada evaluasi dan catatan-catatan yang ternyata memang ada sebuah kebutuhan untuk kita meningkatkan kelembagaan dari badan, nampaknya diutuhkan untuk meningkat, setingkat menteri," jelas Prasetyo. 

"Karena koordinasi dengan pihak pemerintah Arab Saudi menghendakinya demikian. Ini kan untuk kepentingan kita semua, haji, dan terutama umroh kita yang kalau dihitung setiap tahun itu hampir mencapai 2 juta warga negara kita yang melakukan perjalanan haji dan umroh," pungkas Prasetyo.