Pemerintah Sebut Pemangkasan Tenaga Honorer Berdasar Kebutuhan

Yogyakarta: Pemerintah mengklaim tak asal melakukan pemutusan hubungan kerja bagi pekerja honorer. Meski dengan alasan efisiensi anggaran, pemangkasan tenaga kerja akan dilakukan berdasarkan kebutuhan. 

"Kita tentu lakukan skrining untuk itu," kata Wakil Menteri Dalam Negeri, Bima Arya, di Yogyakarta, Minggu, 9 Februari 2025. 
 

Baca: Menilik Kesuksesan Argentina dalam Efisiensi Anggaran yang Bisa Dicontoh Indonesia

Bima mengakui banyak tenaga honorer yang bakal diberhentikan, termasuk di level kementerian. Bima memastikan pemangkasan itu semata demi efisiensi anggaran negara. 

Menurut dia, langkah yang akan diambil tetap akan mempertimbangkan hak dan kewajiban setiap pihak. Skrining yang Bima maksud akan jadi bagian saling terhubung dalam memutuskan berapa tenaga honorer yang disudahi kerja samanya. 

"Yang pasti kita pastikan yang pelayanan mendasar wajib itu tidak dipotong eh tunjangan juga," kata dia. 

Tenga honorer dinilai paling memungkinkan jadi salah satu pos pemangkasan anggaran. Para pegawai honorer yang dikontrak akan diselesaikan meski belum disebutkan jumlahnya. 

"Kalau ada kontrak-kontrak honorer yang memang masih bisa dihemat ya kita lakukan penghematan itu," ujarnya. 

Sebagaimana diketahui, efisiensi anggaran dilakukan pemerintah dari tingkat pusat sampai daerah. Pemerintah kabupaten/kota pun terdampak langsung kebijakan ini.