Raja Yordania Sebut Akan Terima 2.000 Anak Gaza yang Sakit, Sebut Trump 'Pria Perdamaian'

Amman: Raja Abdullah II dari Yordania mengumumkan rencana untuk menerima 2.000 anak dari Gaza yang sakit parah ke negaranya untuk perawatan medis. Melansir The Times of Israel (TOI) pada Rabu, 12 Februari 2025, pernyataan ini disampaikan di Gedung Putih, di tengah pertemuan dengan Presiden AS Donald Trump.

Langkah ini dianggap sebagai upaya Raja Abdullah untuk memperlihatkan empati kepada warga Gaza sekaligus mempertahankan hubungan baik dengan Amerika Serikat.

Raja Abdullah menyebut negaranya "siap menerima 2.000 anak yang menderita kanker atau penyakit parah lainnya ke Yordania secepat mungkin," seraya menambahkan bahwa operasi ini membutuhkan koordinasi dengan COGAT, badan militer Israel yang mengatur pengiriman bantuan kemanusiaan ke Gaza.

Ia juga menyebut bahwa negara-negara lain kemungkinan ingin ikut serta dalam program ini dengan menawarkan fasilitas perawatan medis di rumah sakit mereka.

Ketika duduk bersama Trump di Oval Office, Raja Abdullah mengungkapkan bahwa langkah kemanusiaan ini mencerminkan solidaritas Arab terhadap penderitaan rakyat Palestina. Dalam pertemuan tersebut, Trump menyebut langkah ini sebagai sesuatu yang "indah" dan "musik bagi telinga saya."

Namun, diskusi mereka juga memperlihatkan perbedaan pandangan tajam mengenai rencana relokasi warga Gaza yang diusulkan Trump.

Setelah pertemuan, Abdullah menulis di X bahwa pembicaraannya dengan Trump bersifat "konstruktif," tetapi ia menggunakan kesempatan tersebut untuk menegaskan kembali "posisi tegas Yordania menentang pemindahan warga Palestina di Gaza dan Tepi Barat."

Mengutip TOI, Trump menyatakan keyakinannya bahwa ada "sebidang tanah" di Yordania dan Mesir yang dapat digunakan untuk menampung warga Palestina yang direlokasi. Namun, Abdullah terlihat tidak nyaman dengan usulan tersebut, menekankan bahwa ia "harus mempertimbangkan kepentingan terbaik negaranya."
 

Baca Juga: Netanyahu Ancam Akhiri Gencatan Senjata Jika Hamas Tak Bebaskan Sandera

Raja Abdullah secara tegas menolak relokasi permanen warga Palestina, menyebut bahwa langkah seperti itu akan memperburuk krisis regional.

"Dengan semua tantangan yang kami hadapi di Timur Tengah, ini bukan solusi yang adil bagi rakyat Palestina," ungkapnya. Ia juga menambahkan bahwa rekonstruksi Gaza harus dilakukan tanpa memindahkan penduduknya.

Abdullah lebih lanjut mengungkapkan bahwa Arab Saudi, melalui Putra Mahkota Mohammed bin Salman, telah mengundang para pemimpin Arab untuk membahas solusi rekonstruksi Gaza yang tidak melibatkan relokasi penduduk.

"Arab Saudi berharap dapat bekerja sama dengan semua pihak untuk mencapai perdamaian yang adil dan komprehensif," ujar Raja Abdullah. Ia juga memuji upaya komunitas internasional dalam mendukung stabilitas kawasan.

Dalam pertemuan tersebut, Raja Abdullah menyebut Trump sebagai "pria perdamaian" karena mendukung gencatan senjata di Gaza dan mendorong negosiasi lebih lanjut untuk mencapai stabilitas di kawasan.

Pujian ini dianggap sebagai langkah diplomatis untuk menjaga hubungan baik dengan Amerika Serikat meskipun terdapat perbedaan pandangan yang signifikan terkait relokasi warga Gaza.

Trump sendiri tetap bersikukuh pada rencananya untuk mengubah Gaza menjadi wilayah properti baru yang diklaimnya akan menjadi "lokasi yang indah" bagi warga Palestina yang direlokasi.

"Kami akan memastikan mereka memiliki rumah baru, dokter, dan semua kebutuhan. Itu akan menjadi luar biasa," kata Trump kepada para wartawan.

Namun, Raja Abdullah tetap berhati-hati dalam menanggapi pertanyaan dari media tentang kesediaan Yordania menerima lebih banyak warga Gaza selain anak-anak yang sakit.

"Saya harus mempertimbangkan kepentingan terbaik negara saya," jawabnya singkat saat ditanya wartawan.

Dalam pernyataan penutupnya, Raja Abdullah menyebutkan bahwa rekonstruksi Gaza harus menjadi prioritas utama, tanpa memaksa rakyat Palestina meninggalkan tanah mereka.

"Ini adalah posisi bersama dunia Arab," tuturnya, menggarisbawahi pentingnya solusi yang menghormati martabat dan hak asasi warga Palestina.