Menteri Luar Negeri Inggris, David Lammy. Foto: BBC
Tel Aviv: Pemerintah Israel mendeportasi dua anggota parlemen Inggris dari Partai Buruh, Abtisam Mohamed dan Yuan Yang, setelah menolak masuk mereka di Bandara Ben Gurion pada Sabtu, 5 April 2025.
Otoritas Kependudukan dan Imigrasi Israel menyatakan penolakan ini didasarkan pada dugaan kedua politisi akan "menyebarkan ujaran kebencian" dan "mendokumentasikan pasukan keamanan".
Menteri Luar Negeri Inggris, David Lammy, mengecam tindakan Israel tersebut.
"Ini bukan cara memperlakukan anggota parlemen Inggris," tegas Lammy dalam pernyataan resminya, seperti dikutip dari Middle East Eye, Minggu, 6 April 2025. Kedua anggota parlemen akhirnya dipulangkan ke London pada Minggu dini hari waktu setempat.
Riwayat kritik terhadap kebijakan Israel
Mohamed dan Yang dikenal sebagai kritikus vokal terhadap kebijakan Israel. Pada Februari 2025, Mohamed memprakarsai surat lintas partai yang ditandatangani 61 anggota parlemen Inggris.
Surat itu mendesak pelarangan produk dari pemukiman ilegal Israel di wilayah
Palestina yang diduduki, merujuk pada pendapat penasihat Mahkamah Internasional.
Sementara itu, Yang pada Januari 2025 berbicara di parlemen untuk menjatuhkan sanksi terhadap dua menteri Israel, Itamar Ben Gvir dan Bezalel Smotrich. Hal ini terkait seruan kedua menteri untuk "emigrasi paksa" warga Palestina dari
Gaza utara.
Kunjungan Mohamed ke Israel awal Maret 2025 sebelumnya juga memicu kontroversi. Seorang pejabat Israel mengunggah video delegasi parlemen Inggris tanpa izin. Emily Thornberry, ketua komite urusan luar negeri Partai Buruh, mengkritik tindakan ini sebagai pelanggaran privasi.
Dalam pernyataan tertulis, Mohamed dan Yang menjelaskan, "Kami datang sebagai delegasi anggota parlemen untuk mengunjungi proyek-proyek bantuan kemanusiaan di Tepi Barat bersama mitra amal Inggris."
Respons Pemerintah Inggris
Pemerintah Inggris melalui Kementerian Luar Negeri menyatakan kelompok tersebut merupakan bagian dari delegasi parlemen resmi. Namun otoritas Israel bersikukuh bahwa delegasi tersebut tidak diakui oleh pemerintah setempat.
Kedua anggota parlemen mengungkapkan apresiasi mereka terhadap dukungan yang diberikan, "Kami berterima kasih kepada staf Kedutaan Besar Inggris di Tel Aviv dan Konsulat Inggris di Yerusalem atas dukungan mereka." Mereka juga menyebut peran Menteri Timur Tengah dan Menteri Luar Negeri Inggris dalam proses tersebut.
Pemerintah Inggris terus memantau perkembangan situasi sambil mempertimbangkan langkah-langkah diplomatic lebih lanjut. Sementara itu, parlemen Inggris diperkirakan akan membahas kejadian ini dalam sesi mendatang.
(
Muhammad Adyatma Damardjati)