Indonesia Tolak Keras Relokasi Paksa Warga dari Wilayah Pendudukan Palestina

Jakarta: Kementerian Luar Negeri Indonesia dengan tegas menolak segala upaya untuk secara paksa merelokasi warga Palestina atau mengubah komposisi demografis Wilayah Pendudukan Palestina. Pernyataan disampaikan usai Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump melontarkan wacana merelokasi warga Palestina ke negara-negara lain.

Tidak berhenti sampai di situ, Trump juga mewacanakan agar AS mengambil alih Jalur Gaza yang disebutnya sudah menjadi lebih mirip “lokasi pembongkaran” akibat perang Israel-Hamas sejak Oktober 2023. 

“Tindakan semacam itu akan menghambat terwujudnya Negara Palestina yang merdeka dan berdaulat sebagaimana dicita-citakan Solusi Dua Negara berdasarkan perbatasan 1967, dengan Yerusalem Timur sebagai ibu kotanya,” ujar Kemenlu RI melalui akun media sosial X, Rabu, 5 Februari 2025.

“Indonesia menyerukan komunitas internasional untuk memastikan penghormatan terhadap hukum internasional, khususnya hak rakyat Palestina untuk menentukan nasib sendiri serta hak mendasar untuk kembali ke tanah air mereka,” sambungnya.

Selain itu, lanjut Kemenlu RI, Indonesia juga kembali menegaskan bahwa satu-satunya jalan layak menuju perdamaian abadi di kawasan adalah menyelesaikan akar penyebab konflik, yaitu “pendudukan ilegal dan berkepanjangan oleh Israel atas wilayah Palestina.”

Pernyataan Trump seputar relokasi dan mengambil alih Gaza telah memicu kecaman global dari berbagai negara, organisasi dan tokoh.

Hamas

Pejabat senior Hamas Sami Abu Zuhri mengatakan seruan agar warga Palestina di Gaza dibersihkan secara etnis adalah "pengusiran dari tanah mereka".

“Pernyataan Trump tentang keinginannya untuk menguasai Gaza itu menggelikan dan tidak masuk akal, dan ide-ide semacam ini dapat memicu kerusuhan di kawasan itu,” kata Abu Zuhri.

“Kami menganggap (rencana itu) sebagai resep untuk menciptakan kekacauan dan ketegangan di kawasan itu karena rakyat Gaza tidak akan membiarkan rencana semacam itu terlaksana,” imbuh Abu Zuhri.

Juru bicara Hamas Abdel Latif al-Qanou mengatakan “sikap rasis Amerika sejalan dengan posisi ekstrem kanan Israel dalam menggusur rakyat kami dan melenyapkan tujuan kami.”

Organisasi Pembebasan Palestina (PLO)

Sekretaris Jenderal Hussein al-Sheikh mengatakan, PLO menolak semua seruan untuk menggusur rakyat Palestina dari tanah air mereka.

“Pimpinan Palestina menegaskan posisi tegasnya bahwa solusi dua negara, sesuai dengan legitimasi dan hukum internasional, adalah jaminan keamanan, stabilitas, dan perdamaian,” katanya di X.

Arab Saudi

Sementara Trump mengklaim bahwa Riyadh tidak menuntut Tanah Air Palestina, Arab Saudi mengatakan, tidak akan menormalisasi hubungan dengan Israel tanpa pembentukan negara Palestina.

Kementerian luar negeri mengatakan, pihaknya menolak segala upaya untuk mengusir warga Palestina dari tanah mereka dan menggambarkan pendiriannya sebagai “jelas dan eksplisit” serta tidak dapat dinegosiasikan.

“Arab Saudi juga menegaskan kembali penolakan tegas yang diumumkan sebelumnya atas segala pelanggaran terhadap hak-hak sah rakyat Palestina, baik melalui kebijakan permukiman Israel, aneksasi tanah Palestina, atau upaya untuk mengusir warga Palestina dari tanah mereka,” katanya.

Rashida Tlaib

Anggota Kongres AS Rashida Tlaib mengecam keras usulan kontroversial Trump yang ingin merelokasi warga Palestina dari Jalur Gaza, dengan mengatakan: “Warga Palestina tidak akan ke mana-mana."

"Presiden ini hanya bisa memuntahkan omong kosong fanatik karena dukungan bipartisan di Kongres untuk mendanai genosida dan pembersihan etnis. Sudah saatnya bagi rekan-rekan Solusi Dua Negara saya untuk berbicara," ujar Tlaib, perempuan keturunan Amerika Palestina pertama yang bertugas di Kongres, dalam keterangan di media sosial X.

Baca juga:  Tolak Rencana Relokasi Trump, Rashida Tlaib: Warga Palestina Tidak Akan ke Mana-mana!