Pecut Ekonomi, Pemerintah Bakal Eksekusi Sejumlah Paket Kebijakan

Jakarta: Pemerintah bakal mengeksekusi paket kebijakan guna mengungkit perekonomian nasional dan membuka lapangan pekerjaan. Program-program tersebut telah disusun dan dibahas dengan Presiden Prabowo Subianto.
 
Setidaknya paket kebijakan tersebut dibagi menjadi tiga, yakni delapan program untuk akselerasi ekonomi di 2025, empat program lanjutan di 2026, dan lima program untuk mendukung penyerapan tenaga kerja.
 
"Rapat bersama Bapak Presiden tadi membahas kebijakan yang akan diambil yang terdiri dari delapan program akselerasi di 2025, empat program yang dilanjutkan di 2026, dan lima program yang terkait dengan andalan pemerintah untuk penyerapan tenaga kerja," kata Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto dalam konferensi pers di Kantor Presiden seperti disaksikan dalam Youtube Sekretariat Presiden, Senin, 15 September 2025.
 
Pada delapan program akselerasi ekonomi 2025, kata Airlangga, pemerintah bakal mengeksekusi program dan kegiatan yang dapat mengungkit daya beli masyarakat yang mencakup program magang lulusan perguruan tinggi (maksimal fresh graduated satu tahun).
 
Kemudian perluasan PPh pasal 21 DTP untuk pekerja di sektor terkait pariwisata; bantuan pangan periode Oktober-November 2025; diskon iuran Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK) dan Jaminan Kematian (JKM) bagi BPU transportasi online/ojol (termasuk ojek pangkalan, sopir, kurir, dan logistik) selama enam bulan.
 
Lalu Program Manfaat Layanan Tambahan (MLT) Perumahan BPJS Ketenagakerjaan; Program Padat Karya Tunai (cash for work) Kemenhub dan Kemen PU; Program Deregulasi Implementasi PP 28/2025; serta Program Perkotaan (Pilot Project DKI Jakarta) perbaikan kualitas pemukiman dan penyediaan platform pemasaran dan Gigs UMKM.
 

Baca juga: Pemerintah Luncurkan 8 Program Paket Akselerasi Ekonomi 2025, Berikut Daftarnya

(Menko Perekonomian Airlangga Hartarto dan Menkeu Purbaya Yudhi Sadewa. Foto: Tangkapan layar YouTube Metro TV)
 

Paket stimulus ekonomi yang dilanjutkan di 2026

 
Sementara empat program yang dilanjutkan di 2026 ialah perpanjangan jangka waktu pemanfaatan PPh Final 0,5 persen bagi Wajib Pajak UMKM Tahun 2026 serta Penyesuaian Penerima PPh Final 0,5 persen bagi Wajib Pajak UMKM.
 
Kemudian Perpanjangan PPh 21 DTP untuk Pekerja di Sektor terkait Pariwisata (APBN 2026); PPh Pasal 21 DTP untuk pekerja di Industri Padat Karya (APBN 2026); serta Program Diskon luran JKK dan JKM untuk semua penerima Bukan Penerima Upah (BPU).
 
Sedangkan lima program untuk penyerapan tenaga kerja, yakni, Operasional KDKMP (Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih); Replanting di Perkebunan Rakyat; Kampung Nelayan Merah Putih; Revitalisasi Tambak Pantura; serta Modernisasi Kapal Nelayan.