Persilakan Dapur MBG Diawasi, Presiden Prabowo: Kalau Tak Sesuai Lapor Segera

Jakarta: Presiden Prabowo Subianto mengajak para pejabat untuk memeriksa kualitas Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG). Apabila ditemukan SPPG yang tidak sesuai ketentuan, pemerintah tak segan mengambil tindakan tegas.

Penegasan ini disampaikan Prabowo dalam Paripurna DPR terkait Penyampaian Kerangka Ekonomi Makro (KEM) serta Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal (PPKF) untuk Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) Tahun Anggaran 2027.

"Saya sudah minta para pejabat dan saya persilakan anggota DPR, Bupati, di mana-mana silakan periksa. Kalau ada yang tidak sesuai, lapor segera. Kita akan tindak segera," ujar Prabowo di Gedung Nusantara MPR/DPR/DPD-RI, Jakarta, Rabu, 20 Mei 2026.

Ia mengakui masih banyak kekurangan dalam pengelolaan program Makan Bergizi Gratis (MBG). Hingga saat ini, pemerintah telah menutup 3.000 dapur MBG yang tak sesuai standar.

"Kita tidak akan mengizinkan masalah yang segini penting untuk diurus secara tidak benar," jelas Kepala Negara.

Dampak MBG

Presiden mengungkapkan, saat ini MBG sudah dinikmati oleh 62,4 juta penerima setiap hari. Selain sekolah, jumlah tersebut termasuk 6,3 juta balita, 2 juta ibu menyusui, dan 860 ribu ibu hamil.

"Kita akan memberi MBG ke 500 ribu lansia yang tinggal sendiri yang hidup sebatang kara dan membutuhkan MBG. Itu amanat UU bahwa kaum miskin harus diurus negara," tambahnya.

Jumlah sajian total sejak 6 Januari 2025 mencapai 8,3 miliar porsi. Perputaran uang di desa mencapai Rp45 juta per dapur per hari, Rp900 juta per dapur per bulan, dan Rp10,8 miliar per dapur per tahun.

"MBG Saja kita sudah buka 1,2 juta lapangan kerja baru di dapur-dapur," tuturnya.