Bulog: Dampak Ekonomi Pengelolaan Pangan Tembus Rp48,54 Triliun

Jakarta: Perum Bulog mencatat dampak berganda (multiplier effect) dari kegiatan pengadaan dan pengelolaan pangan mencapai Rp48,54 triliun pada semester I 2026. Nilai tersebut meningkat dibandingkan sepanjang 2025 yang sebesar Rp34,99 triliun.
 
Direktur Utama Perum Bulog Ahmad Rizal Ramdhani mengatakan peningkatan tersebut mencerminkan semakin luasnya aktivitas ekonomi yang tercipta dari proses penyerapan hasil panen petani hingga distribusi pangan kepada masyarakat.
 
"Nilai multiplier effect dari kegiatan pengadaan dan pengelolaan pangan Bulog tercatat sebesar Rp34,99 triliun pada 2025 dan meningkat menjadi Rp48,54 triliun pada semester I 2026," ujar Rizal dalam keterangan resminya, dikutip dari Antara, Rabu, 5 Agustus 2026.
 
Rizal menjelaskan kegiatan Bulog tidak hanya berfokus pada pengelolaan cadangan beras pemerintah (CBP), tetapi juga mendorong pergerakan ekonomi di berbagai sektor. Aktivitas tersebut mencakup penyerapan gabah petani, pengolahan, penyimpanan, logistik, distribusi, hingga perdagangan pangan.
 
Menurut dia, penugasan pemerintah kepada Bulog memberikan manfaat ekonomi yang dirasakan mulai dari petani, pelaku usaha, hingga konsumen.
 

 

Rekor pengadaan gabah perkuat ketahanan pangan

 
Sepanjang 2025, Bulog berhasil menyerap 4,53 juta ton gabah kering panen (GKP), yang menjadi rekor tertinggi dalam sejarah perusahaan. Penyerapan tersebut tidak hanya memperkuat stok beras nasional, tetapi juga memberikan kepastian harga dan pasar bagi petani.
 
Di sisi hilir, Bulog menjalankan program Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP) serta penyaluran bantuan pangan guna menjaga keterjangkauan harga beras dan melindungi daya beli masyarakat.
 
"Ketika kegiatan produksi, pengolahan, penyimpanan, logistik, dan distribusi bergerak bersama, manfaat ekonominya akan meluas ke berbagai sektor," kata Rizal.
 
Bulog juga menetapkan harga eceran tertinggi beras SPHP sesuai wilayah, yakni Rp12.500 per kilogram untuk Jawa, Lampung, Sumatra Selatan, Bali, Nusa Tenggara Barat, dan Sulawesi; Rp13.100 per kilogram untuk wilayah Sumatra lainnya, Nusa Tenggara Timur, dan Kalimantan; serta Rp13.500 per kilogram untuk Maluku dan Papua.
 
Sepanjang 2025, Bulog menyalurkan 795,5 juta kilogram beras SPHP dan 719,3 juta kilogram bantuan pangan. Sementara pada semester I 2026, realisasi penyaluran mencapai 627,56 juta kilogram beras SPHP dan 676,28 juta kilogram bantuan pangan.


(Beras SPHP. Foto: Metrotvnews.com/Hendrik Simorangkir)
 

Manfaat ekonomi langsung capai Rp26,76 triliun

 
Program SPHP menghasilkan penghematan belanja masyarakat sebesar Rp1,99 triliun sepanjang 2025 dan Rp1,57 triliun pada semester I 2026.
 
Di sisi lain, program bantuan pangan mampu mengurangi beban pengeluaran rumah tangga penerima manfaat sebesar Rp11,96 triliun pada 2025 dan Rp11,24 triliun pada semester I 2026.
 
Dengan demikian, manfaat ekonomi langsung dari kedua program tersebut mencapai Rp13,95 triliun sepanjang 2025 dan Rp12,81 triliun pada semester I 2026. Secara kumulatif, nilai manfaat ekonomi langsung yang dihasilkan mencapai Rp26,76 triliun.
 
Rizal menegaskan keberadaan Bulog bukan hanya untuk mengelola stok pangan, tetapi juga menjaga stabilitas harga, mengendalikan inflasi pangan, melindungi daya beli masyarakat, serta meningkatkan kesejahteraan petani.
 
"Multiplier effect tersebut menunjukkan kebijakan pangan pemerintah melalui Bulog mampu membangun siklus ekonomi yang saling menguatkan," kata Rizal.
 
Ke depan, Bulog akan terus meningkatkan efektivitas penyerapan hasil produksi dalam negeri, memperkuat pengelolaan cadangan beras pemerintah, menjaga kualitas pangan selama penyimpanan, serta memastikan penyaluran SPHP dan bantuan pangan berjalan tepat jumlah, tepat mutu, tepat harga, dan tepat sasaran.