Menteri PU Tegur Keras ASN Terkait Lambannya Proyek Sekolah Rakyat

Jakarta: Menteri Pekerjaan Umum (PU) Dody Hanggodo meluapkan kemarahannya saat meninjau proyek pembangunan Sekolah Rakyat (SR) di Nganjuk, Jawa Timur. Dody menilai progres pembangunan di wilayah tersebut sangat tertinggal dibandingkan daerah lain, ditambah dengan lemahnya respons tim teknis di lapangan yang justru lebih banyak memberikan alasan daripada solusi.

“Bicara Nganjuk dulu nih. Nganjuk kan memang sangat-sangat tertinggal ya. Masih berapa sih mungkin 15 persen lah. Nah, yang saya tidak suka dari tim saya itu adalah pada saat saya datang kasih excuses gitu kenapa tertinggal. Bukannya ngasih saran bagaimana supaya ketertinggalan itu bisa dikejar. Enggak. Excuse,” tegas Dody saat meninjau pembangunan Sekolah Rakyat di Kedung Cowek, Surabaya, dilansir Antara, Minggu, 12 April 2026.
 

Dody juga menyoroti adanya dugaan sikap tidak tegas di jajaran Direktorat Jenderal Prasarana Strategis (DJPS). Ia menilai ketidaktegasan tersebut berpotensi memunculkan spekulasi negatif terkait hubungan antara oknum tim teknis dengan penyedia jasa proyek.

Dia mengaku bingung melihat jajarannya seolah merasa segan atau takut kepada penyedia jasa. Ia pun mengingatkan agar seluruh Aparatur Sipil Negara (ASN) bekerja secara profesional dan tidak bermain-main dalam menjalankan tugas negara, terutama pada proyek strategis.

“Saya ini agak-agak bingung juga nih. Kenapa kemudian tim saya kok seolah-olah takut kepada penyedia jasa? Memang ada rumor di luaran nih. Penyedia jasa kasih sesuatu nih kepada tim saya, tapi kan rumor, saya enggak bisa buktikan. Cuma fakta yang saya terima di lapangan seperti kemarin terjadi di Nganjuk,” ucapnya.

Menurut Dody, program Sekolah Rakyat adalah prioritas utama Presiden Prabowo Subianto dalam upaya menghapus kemiskinan ekstrem di Indonesia. Oleh karena itu, ia tidak akan menoleransi sikap yang dianggap tidak serius dalam menjalankan program pemerintah tersebut.


Menteri Pekerjaan Umum (PU) Dody Hanggodo. Foto: Metro TV/Vania Liu.

Sumber kekesalan Dody lainnya adalah ketidaksesuaian antara target penyelesaian yang diminta Presiden dengan kontrak proyek. Hal ini dinilai berpotensi menghambat penggunaan fasilitas pendidikan yang seharusnya sudah bisa dinikmati para siswa pada awal Juli 2026.

“Ternyata kontrak Sekolah Rakyat itu 23 Juli berakhirnya. Lah kan ini kan jadi kayak seolah-olah melawan perintah Presiden. Perintah Presiden itu Juli itu adik-adik kita masuk ke Sekolah Rakyat baru. Nanti kontraknya 23 Juli coba. Ya, saya juga bingung,” ungkap Dody.

Meski memberikan teguran keras untuk proyek di Nganjuk, Dody mengapresiasi progres pembangunan Sekolah Rakyat di Surabaya yang dinilai berjalan baik dan sesuai target. Ia menegaskan akan segera melakukan evaluasi menyeluruh terhadap jajaran DJPS guna memastikan pengawasan proyek ke depan berjalan optimal dan sejalan dengan arahan pemerintah pusat.