Mantan PM Thailand Thaksin Shinawatra Resmi Bebas Murni

Bangkok: Mantan Perdana Menteri Thailand, Thaksin Shinawatra, resmi dinyatakan bebas murni setelah kurang dari sepekan menerima pengampunan atau grasi dari kerajaan.

Departemen Pemasyarakatan Thailand mengonfirmasi status bebas tersebut pada Selasa, 9 Juni.

Thaksin yang kini berusia 76 tahun sebelumnya telah menjalani delapan bulan masa hukuman dari total satu tahun vonis penjara akibat kasus korupsi dan penyalahgunaan kekuasaan, sebelum akhirnya sempat bebas bersyarat bulan lalu karena faktor usia dan gangguan kesehatan.

Pihak Departemen Pemasyarakatan menjelaskan bahwa selama menyandang status bebas bersyarat tersebut, sang mantan perdana menteri diwajibkan untuk mengenakan alat pemantau elektronik (gelang EM) sebagai bagian dari kepatuhan hukumnya.

Miliarder di bidang telekomunikasi tersebut masuk ke dalam daftar narapidana yang berhak menerima pengampunan kerajaan pada 3 Juni kemarin, yang bertepatan dengan hari ulang tahun Ratu Suthida, karena sisa masa hukuman kurungannya tercatat sudah kurang dari satu tahun. Pihak otoritas pemasyarakatan mengonfirmasi pada hari Selasa bahwa alat pemantau elektronik yang terpasang pada tubuh Thaksin kini telah resmi dilepas.

"Pihak penjara telah menerbitkan dokumen pembebasan resmi dan sertifikat selesai masa tahanan kepada Thaksin," demikian bunyi pernyataan tertulis dari lembaga tersebut, seperti dikutip Channel News Asia, pada Rabu, 10 Juni 2026.

Otoritas terkait menegaskan bahwa Thaksin saat ini sudah tidak lagi terikat oleh hukuman pidana, pengawasan, ataupun kondisi hukum terkait lainnya. Mereka juga menambahkan bahwa standar operasional yang sama diterapkan secara adil kepada seluruh narapidana lain yang memenuhi syarat bebas.

Pemerintah Thailand tercatat rutin memberikan pengampunan kerajaan kepada para narapidana yang berkelakuan baik demi memperingati momentum besar kerajaan, termasuk hari ulang tahun raja dan ratu. Dalam panggung politik, Thaksin dikenal sebagai salah satu tokoh paling berpengaruh dalam sejarah politik modern Thailand dan pernah menjabat sebagai perdana menteri selama dua periode berturut-turut.

Masa jabatan keduanya terpaksa terhenti akibat aksi kudeta militer yang meletus pada tahun 2006 silam. Pasca-insiden tersebut, ia menghabiskan waktu lebih dari satu dekade di luar negeri untuk mengasingkan diri, sebagian besar di Dubai, sebelum akhirnya memutuskan kembali ke Thailand pada tahun 2023 lalu.

Sejumlah media lokal Thailand melaporkan bahwa Thaksin dijadwalkan akan bertolak menuju Dubai pada bulan ini, meskipun pihak keluarga belum bersedia membeberkan tujuan utama dari agenda perjalanan luar negeri tersebut.

Saat dikonfirmasi, perwakilan hukum atau pengacara resmi Thaksin terpantau belum memberikan respons cepat atas permintaan komentar yang diajukan oleh Kantor Berita AFP.

Melirik rekam jejaknya, Partai Pheu Thai bentukan Thaksin beserta barisan partai pendahulunya tercatat sebagai salah satu pergerakan politik paling sukses dan dominan di Thailand sepanjang abad ke-21.

Klan keluarga Shinawatra bahkan berhasil mencetak sejarah dengan melahirkan empat orang perdana menteri, berkat basis dukungan yang sangat kuat dari kelompok pemilih di kawasan pedesaan.

Namun, Partai Pheu Thai mencatatkan rekor hasil pemilu terburuknya pada bulan Februari lalu setelah merosot ke posisi ketiga. Hasil buruk tersebut memicu tanda tanya besar dari para pengamat terkait masa depan serta sisa-sisa pengaruh politik Thaksin di negara tersebut.

(Kelvin Yurcel)