Streaming 
Ilustrasi Pexels
Kebijakan WFH Berpotensi Tidak Efektif, Pakar Usul Insentif Pekerja
Muhamad Marup • 5 April 2026 13:41
Jakarta - Pemerintah telah menerapkan work from home (WFH) sebagai kebijakan baik bagi pegawai negeri maupun swasta. Kebijakan tersebut mengatur pekerja untuk WFH selama 1 hari per minggu untuk menghemat krisis Bahan Bakar Minyak (BBM) akibat Konflik Timur Tengah.
Pakar Sosiologi Universitas Muhammadiyah Malang (UMM), Salviana Darvina Soedarwo, menilai, kebijakan WFH yang muncul di tengah tekanan energi saat ini berpotensi menjadi solusi simbolis. Menurutnya, pemerintah perlu menyertai kebijakan tersebut dengan paket kebijakan komprehensif. "Tanpa langkah struktural seperti diversifikasi energi atau insentif bagi pekerja, WFH belum bisa disebut sebagai transformasi budaya kerja yang berkelanjutan," ujar Salviana, mengutip laman resmi UMM, Minggu, 5 April 2026.
Ia menjelaskan, pergeseran ruang kerja juga otomatis memindahkan beban konsumsi energi dari korporasi ke rumah tangga. Biaya listrik, internet, hingga kebutuhan pendukung kerja meningkat di tingkat keluarga.
Vina menambahkan, Indonesia belum siap sepenuhnya beralih ke energi terbarukan secara massal. Ia menekankan pentingnya keadilan kebijakan antara negara, perusahaan, dan pekerja.
"Pemerintah perlu merancang paket kebijakan utuh, misalnya mengombinasikan WFH dengan subsidi khusus bagi pekerja kelas bawah," terangnya.
Ia menerangkan, alih fungsi rumah menjadi ruang kerja dinilai bukan lagi persoalan besar karena masyarakat telah memiliki pengalaman adaptasi sejak pandemi. Namun, risiko baru justru muncul pada praktik di lapangan yang berpotensi melenceng dari tujuan awal penghematan energi.
"Yang sangat dikhawatirkan adalah mereka yang seharusnya WFH malah berubah menjadi WFA (work from anywhere). Ketika bekerja di kafe atau tempat publik lain, mereka tetap menggunakan kendaraan bermotor, sehingga tujuan menghemat konsumsi bahan bakar tidak tercapai,” tuturnya.
Kecemburuan Sosial
Vina menjelaskan, WFH juga berpotensi memicu kecemburuan sosial. Pekerja lapangan tidak memiliki opsi bekerja dari rumah, sementara pelaku UMKM di sekitar perkantoran kehilangan konsumen harian.
"Jika tidak diantisipasi, kondisi ini dapat memperlebar jurang ketimpangan ekonomi," jelasnya.
Ilustrasi Pexels
Ia menegaskan, pemerintah perlu menyusun pedoman profesi secara transparan serta mempertimbangkan ketimpangan infrastruktur digital antar daerah. Tanpa komunikasi yang jelas, kebijakan WFH berisiko memunculkan konflik horizontal di masyarakat.
"WFH bisa menjadi solusi, tetapi tanpa desain kebijakan yang adil dan menyeluruh, ia justru berpotensi menciptakan masalah sosial baru," katanya.
Pakar Sosiologi Universitas Muhammadiyah Malang (UMM), Salviana Darvina Soedarwo, menilai, kebijakan WFH yang muncul di tengah tekanan energi saat ini berpotensi menjadi solusi simbolis. Menurutnya, pemerintah perlu menyertai kebijakan tersebut dengan paket kebijakan komprehensif. "Tanpa langkah struktural seperti diversifikasi energi atau insentif bagi pekerja, WFH belum bisa disebut sebagai transformasi budaya kerja yang berkelanjutan," ujar Salviana, mengutip laman resmi UMM, Minggu, 5 April 2026.
Ia menjelaskan, pergeseran ruang kerja juga otomatis memindahkan beban konsumsi energi dari korporasi ke rumah tangga. Biaya listrik, internet, hingga kebutuhan pendukung kerja meningkat di tingkat keluarga.
Vina menambahkan, Indonesia belum siap sepenuhnya beralih ke energi terbarukan secara massal. Ia menekankan pentingnya keadilan kebijakan antara negara, perusahaan, dan pekerja.
"Pemerintah perlu merancang paket kebijakan utuh, misalnya mengombinasikan WFH dengan subsidi khusus bagi pekerja kelas bawah," terangnya.
Ia menerangkan, alih fungsi rumah menjadi ruang kerja dinilai bukan lagi persoalan besar karena masyarakat telah memiliki pengalaman adaptasi sejak pandemi. Namun, risiko baru justru muncul pada praktik di lapangan yang berpotensi melenceng dari tujuan awal penghematan energi.
"Yang sangat dikhawatirkan adalah mereka yang seharusnya WFH malah berubah menjadi WFA (work from anywhere). Ketika bekerja di kafe atau tempat publik lain, mereka tetap menggunakan kendaraan bermotor, sehingga tujuan menghemat konsumsi bahan bakar tidak tercapai,” tuturnya.
Kecemburuan Sosial
Vina menjelaskan, WFH juga berpotensi memicu kecemburuan sosial. Pekerja lapangan tidak memiliki opsi bekerja dari rumah, sementara pelaku UMKM di sekitar perkantoran kehilangan konsumen harian.
"Jika tidak diantisipasi, kondisi ini dapat memperlebar jurang ketimpangan ekonomi," jelasnya.
.jpeg)
Ilustrasi Pexels
Ia menegaskan, pemerintah perlu menyusun pedoman profesi secara transparan serta mempertimbangkan ketimpangan infrastruktur digital antar daerah. Tanpa komunikasi yang jelas, kebijakan WFH berisiko memunculkan konflik horizontal di masyarakat.
"WFH bisa menjadi solusi, tetapi tanpa desain kebijakan yang adil dan menyeluruh, ia justru berpotensi menciptakan masalah sosial baru," katanya.
Jangan lupa ikuti update berita lainnya dan follow akun Google News Metrotvnews.com