Krisis Keuangan dan Arah Baru Kinerja Polisi Penjaga Perdamaian PBB

New York: Pejabat tertinggi PBB untuk operasi penjaga perdamaian memperingatkan bahwa kemampuan Polisi PBB (UNPOL) dalam menjalankan mandat-mandat krusial semakin tertekan.

Tekanan terjadiakibat keterbatasan keuangan yang parah dan meningkatnya tuntutan operasional.

Berbicara di hadapan Dewan Keamanan PBB pada Kamis, 5 Februari 2026, Wakil Sekretaris Jenderal PBB untuk Operasi Perdamaian Jean-Pierre Lacroix menegaskan bahwa UNPOL tetap menjadi elemen kunci dalam misi penjaga perdamaian PBB.

“Polisi Perserikatan Bangsa-Bangsa, atau UNPOL, tetap menjadi komponen utama penjaga perdamaian PBB dan memainkan peran yang tidak tergantikan dalam menjalankan mandat kami,” kata Lacroix, dikutip dari Anadolu.

Ia menekankan bahwa keberhasilan operasi penjaga perdamaian bergantung pada tanggung jawab bersama antara negara anggota, negara tuan rumah, dan personel PBB. Menurutnya, tantangan tersebut semakin berat di tengah tekanan terhadap multilateralisme dan tuntutan agar operasi perdamaian dapat berbuat lebih banyak dengan sumber daya yang semakin terbatas.

Lacroix menyebut pengarahan tersebut disampaikan pada momen yang krusial bagi penjaga perdamaian PBB, seiring pelaksanaan Inisiatif UN80 yang bertujuan meningkatkan efisiensi dan efektivitas organisasi, serta perencanaan kontinjensi misi yang dipicu oleh krisis likuiditas yang serius.
Ia mengungkapkan bahwa Sekretariat PBB telah menerapkan berbagai langkah penghematan, termasuk pengurangan staf sipil serta pemulangan personel militer dan kepolisian.

“Kami berkomitmen untuk menemukan cara-cara melakukan penghematan,” ujar Lacroix.

Namun, ia memperingatkan bahwa kebijakan penghematan semata tidak akan cukup untuk menopang operasi penjaga perdamaian.

“Dorongan efisiensi ini tidak dapat menggantikan kebutuhan akan pendanaan yang dapat diprediksi dan berkelanjutan,” kata Lacroix, seraya menegaskan bahwa kemampuan penjaga perdamaian akan sangat terganggu tanpa pembayaran penuh dan tepat waktu atas kontribusi yang telah ditetapkan.

Arah Baru Operasi UNPOL

Dalam memaparkan prioritas utama di bawah kerangka Action for Peacekeeping Plus, Lacroix menegaskan bahwa solusi politik tetap menjadi inti dari perdamaian berkelanjutan. Ia menyoroti peran UNPOL dalam mendukung proses politik, memperkuat kepolisian negara tuan rumah, serta membangun kepercayaan antara masyarakat dan otoritas.

Ia juga menyinggung upaya peningkatan integrasi strategis dan operasional, investasi pada standar profesional dan keahlian khusus, serta pentingnya memastikan akuntabilitas, baik kepada personel penjaga perdamaian maupun komunitas yang mereka layani.

“Akuntabilitas kepada penjaga perdamaian dan kepada komunitas yang kami layani tetap menjadi hal yang paling utama,” kata Lacroix, sambil menegaskan kembali kebijakan “tanpa toleransi” PBB terhadap eksploitasi dan pelecehan seksual.

Lacroix turut menekankan pentingnya komunikasi strategis dalam lingkungan informasi saat ini, yang ia sebut sebagai hal yang “sangat krusial bagi misi.” Ia juga mencatat keberlanjutan kerja sama dengan kepolisian negara tuan rumah, termasuk dukungan reformasi kepolisian di Republik Afrika Tengah dan Sudan Selatan.

Di seluruh prioritas tersebut, ia menegaskan bahwa agenda Perempuan, Perdamaian, dan Keamanan tetap menjadi fokus utama, dengan menyerukan investasi berkelanjutan dalam perekrutan, retensi, dan pengembangan kepemimpinan polisi perempuan dalam misi penjaga perdamaian.

Meski menghadapi tantangan yang semakin besar, Lacroix mengatakan personel polisi PBB terus menjalankan tugas dengan dedikasi, profesionalisme, dan keberanian di lingkungan yang ditandai oleh ketidakamanan dan ketidakstabilan politik.

Ia menutup dengan menyerukan kepada anggota Dewan Keamanan dan negara-negara penyumbang untuk memperbarui komitmen bersama, termasuk mendukung model penempatan yang inovatif serta pendanaan yang berkelanjutan bagi UNPOL.