Bansos Januari 2026: Ini Daftar Bantuan dan Cara Cek Penerimanya

Jakarta: Memasuki awal tahun anggaran 2026, kabar pencairan bantuan sosial (bansos) pemerintah kembali menjadi perhatian masyarakat secara luas. Banyak yang mempertanyakan tentang jenis bansos yang akan berlanjut di tahun ini guna mendukung daya beli serta kebutuhan keluarga yang terdampak ekonomi.

Pemerintah melalui Kementerian Sosial (Kemensos) memastikan sejumlah bansos masih akan terus disalurkan pada 2026. Penyaluran bansos ini merupakan bentuk komitmen pemerintah dalam memastikan kebutuhan keluarga miskin tetap terpenuhi di tengah fluktuasi ekonomi.

Daftar bansos yang cair 2026

Melansir dari Fahum Umsu, terdapat beberapa bansos yang dikabarkan akan berlanjut pada 2026, di antaranya sebagai berikut:

1. Program Keluarga Harapan (PKH)

PKH merupakan bansos pemerintah yang diberikan kepada keluarga penerima manfaat (KPM) untuk mendukung kebutuhan mereka, baik kebutuhan pangan, pendidikan, hingga layanan kesehatan. Nominal bantuan yang diberikan beragam disesuaikan dengan kategori penerima (Ibu hamil, anak usia dini, lansia, hingga penyandang disabilitas).

2. Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT)

BPNT merupakan bansos pemerintah yang diberikan dalam bentuk saldo elektronik sebesar Rp600 ribu dalam setiap tahap penyaluran untuk tiga bulan sekaligus. Bantuan ini dapat digunakan untuk membeli kebutuhan pangan melalui e-warong atau agen resmi lainnya.

3. Program Indonesia Pintar

PIP merupakan bansos yang diberikan dalam bentuk biaya pendidikan kepada siswa yang berasal dari keluarga kurang mampu. Bantuan ini hadir untuk mengurangi jumlah angka anak putus sekolah akibat terhalang biaya.

4. Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan Nasional (PBI JKN) BPJS Kesehatan

PBI JKN BPJS Kesehatan merupakan bantuan, dan pemerintah menanggung biaya iuran BPJS Kesehatan bagi masyarakat miskin agar tetap dapat memperoleh layanan kesehatan secara gratis.

Adapun bantuan yang dipastikan tidak akan berlanjut pada 2026 adalah Bantuan Langsung Tunai (BLT) Kesejahteraan Rakyat (Kesra) Rp900 ribu. Hal ini dipertegas oleh Menteri Koordinator (Menko) Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto, yang menyatakan bahwa BLT Kesra merupakan bansos yang bersifat stimulus sementara.
 

(Ilustrasi. Foto: Dok Metrotvnews.com)

Arah baru kebijakan bansos 2026

Mulai 2026 mekanisme penyaluran bansos akan semakin diperketat terutama dalam proses validasi data penerima manfaat. Masyarakat wajib terdaftar secara aktif dalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS), karena data yang tidak diperbarui akan berpotensi membuat bansos tidak disalurkan. Selain itu, penerima juga perlu memastikan Kartu Keluarga Sejahtera (KKS) tetap aktif agar saldo bantuan dapat digunakan.

Di sisi lain, arah kebijakan bansos pemerintah ke depan tidak lagi hanya semata berorientasi pada bantuan konsumsi saja melainkan juga diarahkan pada pemberdayaan ekonomi, seperti dukungan permodalan dan penguatan UMKM dan lain sebagainya.

Hal ini dilakukan agar masyarakat memiliki kemandirian ekonomi yang akan menciptakan dampak ekonomi yang lebih berkelanjutan.

Cara cek bansos Kemensos 2026

Untuk mengecek informasi seputar penyaluran bansos Kemensos 2026, berikut langkah-langkah yang dapat dilakukan:

1. Melalui situs resmi Kemensos

• Kunjungi situs resmi Kemensos melalui https://cekbansos.kemensos.go.id.
• Lengkapi data domisili dan nama lengkap Anda sesuai KTP.
• Masukkan kode captcha yang muncul di layar.
• Klik menu “Cari Data”. Sistem akan menampilkan informasi seputar status penerima bansos, jenis bantuan, dan periode penyaluran.

2. Melalui aplikasi Cek Bansos

• Unduh aplikasi Cek Bansos melalui Google Play Store atau App Store.
• Login atau daftar jika belum memiliki akun.
• Pilih menu “Cek Bansos”.
• Lengkapi data domisili dan nama lengkap Anda.
• Ketik kode verifikasi yang muncul di layar.
• Klik menu “Cari Dara”. Sistem akan menampilkan informasi seputar bansos Januari 2026.

Dengan memantau secara rutin status penyaluran bansos melalui layanan resmi Kemensos, KPM dapat memastikan informasi penerimaan bantuan secara tepat waktu. Penerapan sistem digital dan kebijakan baru ini menunjukkan komitmen pemerintah pada penyaluran bantuan yang lebih transparan dan berkelanjutan. (Alfiah Ziha Rahmatul Laili)