Presiden Prabowo Subianto menerima Menteri Investasi dan Hilirisasi sekaligus Chief Executive Officer (CEO) Danantara Rosan Roeslani, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia, serta jajaran Danantara di kediamannya di Hambalang, Kabu
Prabowo Panggil Rosan hingga Bahlil ke Hambalang, Bahas Percepatan Hilirisasi
Gabriella Thesa Widiari • 5 September 2026 08:31
Jakarta: Presiden Prabowo Subianto menggelar pertemuan terbatas di kediaman pribadinya di Hambalang, Bogor, Jawa Barat, pada Jumat, 4 September 2026. Sekretaris Kabinet (Seskab) Teddy Indra Wijaya menyampaikan, percepatan hilirisasi menjadi salah satu agenda utama yang dibahas dalam pertemuan tersebut.
Hadir dalam pertemuan tersebut Menteri Investasi dan Hilirisasi sekaligus Chief Executive Officer (CEO) Danantara Rosan Roeslani dan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia. Selain itu, hadir pula Chief Operating Officer (COO) Danantara Dony Oskaria dan Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi,
"Percepatan hilirisasi sebagai langkah strategis untuk meningkatkan nilai tambah sumber daya alam di dalam negeri, memperkuat investasi, serta menciptakan manfaat ekonomi yang lebih besar bagi Indonesia," ujar Teddy dalam keterangan tertulis, Sabtu, 5 September 2026.
Baca Juga :
Proses konsolidasi tersebut akan terus dilanjutkan dengan target penutupan sedikitnya 700 BUMN lainnya hingga akhir Desember 2026 sebagai bagian dari upaya menyederhanakan struktur perusahaan negara. Melalui restrukturisasi BUMN tersebut, langkah ini diproyeksikan dapat menghasilkan efisiensi anggaran hingga Rp100 triliun.

Presiden Prabowo Subianto menerima Menteri Investasi dan Hilirisasi sekaligus Chief Executive Officer (CEO) Danantara Rosan Roeslani, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia, serta jajaran Danantara di kediamannya di Hambalang, Kabupaten Bogor, Provinsi Jawa Barat, Jumat, 4 September 2026. Foto: BPMI Setpres/Istimewa.
Presiden Prabowo menegaskan bahwa penataan BUMN harus dilakukan secara terukur dan menyeluruh. Langkah tersebut diarahkan agar perusahaan negara memiliki struktur yang lebih efisien, sehat, profesional, serta mampu memberikan kontribusi yang optimal bagi perekonomian nasional.
"Bapak Presiden menegaskan pentingnya penataan BUMN dilakukan secara terukur dan menyeluruh untuk menciptakan struktur perusahaan negara yang lebih efisien, sehat, profesional, dan mampu memberikan kontribusi optimal bagi perekonomian nasional," kata Teddy.