Pemprov Jabar Pastikan Bantuan Rp3 Juta untuk Warga Terdampak Tambang di Parung Panjang Berlanjut

Bandung: Pemerintah Provinsi Jawa Barat memastikan penyaluran bantuan kompensasi senilai Rp3 juta per kepala keluarga (KK) yang terdampak penutupan tambang di Parung Panjang tetap berlanjut pada 2026. Bantuan ini akan disalurkan dengan skema anggaran belanja langsung.

Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMDes) Jabar, Ade Afriandi menjelaskan skema tersebut mengubah mekanisme penganggaran dari tahun sebelumnya yang memakai Belanja Tidak Terduga (BTT).

Dengan alokasi anggaran mencapai Rp45 miliar, skema baru mewajibkan pertanggungjawaban serta semangat pemberdayaan masyarakat desa, dan menuntut akuntabilitas lebih tinggi.

"Karena ini belanja langsung, harus ada akuntabilitas. Ada timbal balik dalam bentuk mendorong kembali semangat gotong royong dalam konteks pemberdayaan masyarakat desa," ujar Ade di Bandung seperti dilansir Antara, Kamis, 22 Januari 2026, 

Berdasarkan pemetaan komprehensif, total potensi penerima bantuan di wilayah terdampak mencapai 18.231 KK yang tersebar di 24 desa di tiga kecamatan. yaitu Parung Panjang, Cigudeg, dan Rumpin.
 

Penerima bantuan diprioritaskan bagi warga yang bekerja di luar sektor tambang, namun kehilangan mata pencaharian akibat berhentinya aktivitas ekonomi di jalur tambang. Sepanjang 2025, sebanyak 2.938 KK telah tuntas menerima bantuan.

"Nilainya tetap, satu keluarga Rp3 juta. Penyalurannya akan dilakukan sesuai ketentuan yang berlaku," kata Ade.

Saat ini, Pemprov Jabar tengah memvalidasi data tambahan. Dari usulan tahap ketiga sebanyak 6.216 KK, seluruh data telah dinyatakan valid dan siap disalurkan secara bertahap di Cigudeg dan Rumpin pada tahun anggaran 2026.

Namun, untuk usulan tahap keempat sebanyak 9.077 KK, proses verifikasi masih berjalan dan baru mencapai 47 persen. Penundaan penyaluran ke tahun 2026 dilakukan guna memastikan ketepatan sasaran serta menyesuaikan dengan ketersediaan anggaran.


Sejumlah pengendara motor melintas di samping sejumlah truk yang mengantre untuk melintas di kawasan Parung Panjang, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, Kamis (19/12/2024). /ANTARA FOTO/Sulthony Hasanuddin/foc.

"Kami baru memperoleh data valid sebanyak 6.216 KK. Karena posisinya sudah di akhir tahun anggaran dan keterbatasan anggaran, penyalurannya ditunda ke 2026," ujarnya.

Untuk menjamin kelancaran transisi mekanisme dari BTT ke belanja langsung, DPMDes Jabar telah berkoordinasi dengan BPKAD dan Inspektorat Jabar. Dalam waktu dekat, pihak dinas akan memberikan pengarahan teknis kepada para camat, kepala desa, hingga ketua RT/RW mengenai prosedur pelaporan dan pertanggungjawaban dana.

Pemerintah berharap bantuan senilai total Rp45 miliar ini tidak hanya menjadi jaring pengaman ekonomi sementara, tetapi juga menjadi stimulan untuk menggerakkan kembali roda ekonomi desa melalui program pemberdayaan yang terukur.