Cerita Komunitas Peduli Skizofrenia Mengikis Stigma di Masyarakat

Jakarta: Gangguan kesehatan mental, khususnya skizofrenia, masih diselimuti pandangan keliru dan stigma negatif di tengah masyarakat. Minimnya pemahaman publik membuat para penyintas beserta keluarga kerap menghadapi tantangan sosial yang berat.

“Dianggap seakan-akan seperti psikopat yang membahayakan bisa membunuh orang dan sebagainya. Terus juga dianggap bahwa dia tidak bisa pulih lagi gitu,” kata Ketua Komunitas Peduli Skizofrenia Indonesia (KPSI) Bagus Utomo di Kantor Kementerian Kesehatan (Kemenkes), Jakarta Selatan, Minggu, 11 Oktober 2026.
 

Guna mengatasi tantangan tersebut, KPSI secara aktif merancang program penyadaran publik melalui pemanfaatan platform digital maupun kunjungan langsung ke fasilitas kesehatan dasar. Langkah ini diambil untuk menumbuhkan optimisme sekaligus menghapus ketakutan berlebihan di masyarakat.

“Kami di sini untuk mengedukasi publik, kami membuat materi-materi edukasi melalui media sosial, kadang-kadang kita juga hadir ke puskesmas-puskesmas untuk memberikan testimoni bahwa ini bisa pulih dengan teman-teman nih yang sudah pulih gitu. Kita tunjukkan bahwa mereka bisa pulih dan berfungsi kembali,” jelas Bagus.

Selain itu, perubahan bahasa dan cara pandang menjadi poin krusial dalam memperlakukan para penyintas secara manusiawi. Penggunaan istilah diskriminatif harus mulai ditinggalkan oleh publik.

“Kita juga sampaikan ke masyarakat melalui berbagai cara ya bahwa kita sudah enggak boleh lagi menyebut istilah gila, tapi sebutlah orang dengan gangguan jiwa atau para penyintas skizofrenia gitu,” tutur Bagus.

Kesenjangan Fasilitas Kesehatan Mental

Di sisi lain, Bagus turut menyoroti kesenjangan ketersediaan fasilitas kesehatan (faskes) mental, khususnya perbedaan antara wilayah perkotaan dan pedesaan. Ketersediaan tenaga profesional seperti psikiater dan psikolog dinilai masih belum mencukupi kebutuhan di lapangan.

“Kota-kota mungkin sudah jauh lebih baik ya, meskipun juga kita akui bahwa jumlah psikiater masih jauh dari mencukupi, psikolog juga begitu. Tetapi semakin lama ya semakin luaslah pelayanan kesehatan jiwa ya, tapi sayangnya memang di daerah-daerah masih ada kesenjangan yang luar biasa besar,” ujar Bagus.

Dampak dari ketimpangan layanan tersebut berujung pada terhambatnya pengobatan pasien yang sangat bergantung pada ketersediaan fasilitas medis terdekat.

“Misalnya obat-obatannya enggak tersedia, kadang-kadang dirujuk dari dirawat di rumah sakit jiwa, dirujuk balik ke Puskesmas obatnya enggak lengkap, gitu,” ungkap Bagus.


Booth Komunitas Peduli Skizofrenia Indonesia (KPSI). Foto: Metrotvnews.com/Afifah Alfina. 

Demi membangun ekosistem layanan yang memadai, KPSI menekankan pentingnya keterlibatan langsung para penyintas dalam merumuskan kebijakan kesehatan jiwa. Regulasi yang disusun diharapkan benar-benar menjawab kebutuhan riil masyarakat.

“Kami harapannya gini, dalam perancangan pelayanan kesehatan jiwa, dalam kebijakan-kebijakan begitu, mohon penyintas skizofrenia itu sendiri dilibatkan dalam merencanakannya begitu,” kata Bagus.

(Metrotvnews.com/Afifah Alfina)