Bappenas dan Konsorsium Solusi Perkuat Pengelolaan Darat-Laut

Jakarta: Kementerian PPN/Bappenas bersama Konsorsium Solusi memperkuat kolaborasi dalam pengelolaan bentang darat dan laut secara terpadu sebagai bagian dari pembangunan berkelanjutan di Indonesia.

Upaya tersebut dibahas dalam Solusi Day: Integrasi Darat dan Laut untuk Indonesia Tangguh dan Lestari yang digelar di Jakarta, Senin, 28 September 2026. Kegiatan tersebut mempertemukan pemerintah pusat dan daerah, akademisi, BUMN, sektor swasta, asosiasi, mitra pembangunan, serta organisasi masyarakat sipil.

Kegiatan diselenggarakan Kementerian PPN/Bappenas dengan dukungan Pemerintah Jerman melalui GIZ Indonesia & ASEAN dalam kerja sama Resilient Nature pada program keanekaragaman hayati. Proyek SOLUSI dilaksanakan oleh konsorsium yang terdiri atas Landscape Alliance, SNV, dan Yayasan Kehati dengan pendanaan melalui International Climate Initiative (IKI).

Deputi Bidang Pangan, Sumber Daya Alam, dan Lingkungan Hidup Kementerian PPN/Bappenas Leonardo A.A. Teguh Sambodo mengatakan pengelolaan bentang darat dan laut tidak dapat dilakukan secara parsial. Keterhubungan antara ekosistem darat, pesisir, dan laut perlu menjadi pertimbangan dalam perencanaan dan penentuan kebijakan.

Menurut Teguh, sekat-sekat sektoral masih menjadi tantangan sehingga dibutuhkan pendekatan yang lebih inklusif dan terintegrasi untuk mempertemukan kepentingan pemerintah, masyarakat, dan pelaku usaha. Dalam konteks tersebut, proyek Solusi melalui tiga lokasi percontohan di tiga provinsi menjadi salah satu bentuk kerja sama Indonesia dan Jerman untuk mendukung pengelolaan bentang alam yang inklusif dan berkelanjutan.

"Proyek tersebut diharapkan dapat menerjemahkan visi pembangunan ke dalam aksi di tingkat bentang alam sekaligus mengembangkan mata pencaharian masyarakat melalui investasi berdampak dan kemitraan antara sektor publik, swasta, dan masyarakat," kata dia, dikutip Selasa, 29 September 2026.

Direktur Pemanfaatan Ruang Pesisir dan Pulau-pulau Kecil Kementerian Kelautan dan Perikanan Permana Yudiarso mengatakan proyek Solusi menjadi alat bantu perencanaan tata ruang dan pembangunan darat serta laut sebagai satu kesatuan ekosistem.

"Melalui Proyek Solusi yang berdampak terhadap lebih dari lima juta jiwa penduduk, kita dapat melihat perencanaan di darat tidak bisa berdiri sendiri tanpa memperhatikan ekosistem laut. Contoh pengolahan sampah yang tidak tepat dapat mencemari sungai dan berujung pada kerusakan pada ekosistem mangrove di pesisir," tegas dia.
 

Lima dokumen strategis

Dalam kegiatan tersebut, proyek Solusi meluncurkan lima dokumen strategis untuk mendukung integrasi pengelolaan bentang darat dan laut.

1. Pertama, indikator pengelolaan darat-laut terintegrasi yang mencakup indikator proses dan keluaran untuk memantau kinerja pengelolaan bentang darat dan laut berdasarkan prinsip konektivitas darat-laut, tata kelola inklusif, pembangunan berkelanjutan, serta ketahanan masyarakat dan ekosistem.
2. Kedua, panduan pengarusutamaan gender dalam keanekaragaman hayati untuk memperkuat implementasi IBSAP 2020-2045, khususnya terkait pengelolaan ruang, akses terhadap sumber daya keanekaragaman hayati, distribusi manfaat, partisipasi, dan tata kelola.
3. Ketiga, kajian pengembangan bioprospeksi di Indonesia yang membahas pemanfaatan bahan hayati secara berkelanjutan untuk mendukung ekonomi hijau dan biru berbasis riset.
4. Keempat, strategi nasional untuk pendanaan inovatif di Indonesia yang memuat kerangka pembiayaan berkelanjutan dengan memadukan sumber pendanaan publik, swasta, blended finance, serta instrumen pembiayaan inovatif lainnya.
5. Kelima, Masterplan Pengelolaan Bentang Darat dan Laut Regional Padagimo di Sulawesi Tengah yang mencakup wilayah Palu, Donggala, Sigi, dan Parigi Moutong. Dokumen tersebut menjadi model percontohan tata kelola ruang terpadu skala regional yang menyelaraskan pembangunan lintas sektor.

Program Manager Proyek Solusi GIZ Indonesia & ASEAN sekaligus perwakilan Konsorsium SOLUSI Yuliana Cahya Wulan mengatakan pengelolaan bentang darat dan laut membutuhkan kolaborasi lintas sektor karena tantangan yang dihadapi tidak mengenal batas administrasi maupun sektor.

"Pendekatan terintegrasi antara bentang darat dan laut membantu para pemangku kepentingan melihat hubungan antara ekosistem, masyarakat, dan kegiatan ekonomi sebagai satu kesatuan. Kolaborasi menjadi penting agar solusi yang dikembangkan tidak berjalan sendiri-sendiri, tetapi dapat saling memperkuat dari tingkat nasional hingga daerah," ujar Yuliana.

Menurut dia, pengalaman proyek Solusi di tiga provinsi percontohan, yakni Kepulauan Bangka Belitung, Jawa Tengah, dan Sulawesi Tengah, memberikan pembelajaran mengenai pentingnya pelibatan berbagai pemangku kepentingan sejak proses perencanaan hingga implementasi.

Konsorsium juga melihat peluang pengembangan pembiayaan non-APBN dan non-APBD untuk mendukung pengelolaan darat-laut yang terintegrasi. Peluang tersebut dibahas bersama pemerintah daerah, sektor swasta, lembaga pembiayaan, dan pemangku kepentingan lainnya.


Ilustrasi. Foto: Magnific.
 

Sementara itu, Green Growth Planning and Policy Specialist Landscape Alliance Feri Johana mengatakan Proyek SOLUSI membuka peluang bagi sektor swasta untuk berkontribusi dalam strategi pembangunan berkelanjutan pemerintah pusat dan daerah.

"Saat ini lewat proyek percontohan di tiga provinsi kami ingin perencanaan tidak hanya sekadar menjadi ide atau gagasan dalam dokumen saja. Melainkan menjadi panduan pembangunan yang mampu memberikan dampak dan menyentuh masyarakat di tingkat tapak," ujar Feri.

Country Director SNV Indonesia Putra Agung mengatakan SNV berfokus pada pengembangan komoditas berkelanjutan melalui skema kemitraan dengan masyarakat. Pendekatan tersebut ditujukan agar perencanaan dalam proyek Solusi dapat terus berjalan setelah 2028, terutama melalui pengembangan skema pembiayaan inovatif.

"Sehingga setelah Proyek SOLUSI berakhir pada 2028, pengelolaan yang berkelanjutan ini tetap dapat dilanjutkan untuk meningkatkan ketahanan masyarakat terhadap dampak perubahan iklim, baik di darat maupun laut," ujar dia.

Project Manager Solusi Yayasan Kehati Mohammad Korebima menambahkan investasi hijau untuk implementasi proyek Solusi di tiga provinsi akan mencapai 2,8 juta euro hingga 2028. Investasi tersebut diarahkan untuk mendukung pengelolaan ekosistem darat dan laut di area kerja seluas sekitar 28 ribu hektare, termasuk perlindungan sejumlah spesies seperti lutung perak, tarsius, dugong, dan penyu.
 

Perkuat inklusivitas sosial

Proyek Solusi juga menempatkan aspek sosial dan kesetaraan sebagai bagian dari pengelolaan bentang darat dan laut. Indikator pengelolaan bentang darat dan laut (LaS) dikembangkan sebagai instrumen untuk memantau efektivitas pengelolaan lintas sektor dan wilayah.

Indikator tersebut mencakup keterkaitan antara wilayah dan sektor serta mendukung pengambilan keputusan pengelolaan tata ruang yang lebih terpadu, adaptif, dan berkelanjutan.

Pengelolaan bentang darat dan laut yang terukur juga diarahkan untuk mendukung pemanfaatan sumber daya hayati secara berkelanjutan, mulai dari sumber pangan, bahan baku industri, hingga produk kesehatan dan produk bernilai tambah lainnya.

Di sisi lain, pengelolaan biodiversitas perlu memperhatikan keberadaan masyarakat adat dan komunitas lokal yang memiliki pengetahuan serta keterikatan dengan sumber daya alam.

"Eksplorasi ilmiah harus berjalan beriringan dengan perhatian terhadap masyarakat yang hidup dan bergantung pada ekosistem tersebut. Karena itu, aspek sosial, kesetaraan, serta pengetahuan masyarakat perlu menjadi bagian dari proses pengembangan biodiversitas," ujar dia.

Pendekatan tersebut sejalan dengan Proyek SOLUSI yang mengintegrasikan dimensi sosial dan kesetaraan melalui dokumen Pengarusutamaan Gender dan Inklusi Sosial dalam Implementasi IBSAP 2025-2045 serta pengembangan strategi bioprospeksi sebagai instrumen ekonomi berkelanjutan.

Melalui kolaborasi lintas sektor tersebut, integrasi pengelolaan darat dan laut diharapkan dapat memperkuat ketahanan ekosistem sekaligus membuka peluang pengembangan ekonomi berbasis biodiversitas yang inklusif dan berkelanjutan.