Swasembada Pangan Dinilai Berperan Penting dalam Pengentasan Kemiskinan

Jakarta: Kepala Badan Percepatan Pengentasan Kemiskinan (BP Taskin) Budiman Sudjatmiko menilai swasembada pangan tidak hanya berperan dalam menjaga ketahanan pangan nasional, tetapi juga mendukung upaya pengentasan kemiskinan melalui peningkatan produksi, pendapatan petani, dan penguatan ekonomi perdesaan.
 
"Keberhasilan sektor pertanian tidak hanya diukur dari peningkatan produksi, tetapi juga dari kesejahteraan petaninya. Ketika produksi meningkat dan nilai tukar petani membaik, ini menjadi sinyal positif kalau pembangunan pertanian memberikan manfaat ekonomi bagi masyarakat," kata Budiman di Jakarta, dikutip dari Antara, Rabu, 21 Oktober 2026.
 
Budiman mengapresiasi kinerja Menteri Pertanian (Mentan) Andi Amran Sulaiman dalam mempercepat pencapaian swasembada beras nasional. Target yang semula ditetapkan Presiden Prabowo Subianto selama empat tahun disebut berhasil direalisasikan dalam satu tahun.
 
Apresiasi tersebut disampaikan dalam momentum dua tahun pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka. Menurut Budiman, capaian itu menunjukkan percepatan pembangunan pertanian dapat dilakukan melalui kebijakan yang konsisten, peningkatan produksi dalam negeri, dan pelaksanaan arahan pemerintah.
 
"Kita tahu target Pak Presiden untuk swasembada adalah empat tahun. Namun, Kementerian Pertanian di bawah Pak Amran berhasil mencapainya dalam waktu satu tahun. Ini merupakan capaian yang patut diapresiasi," papar Budiman.
 

 

Produksi beras meningkat

 
Budiman menilai swasembada beras memiliki arti strategis di tengah ancaman perubahan iklim, fenomena El Nino, dan ketidakpastian geopolitik yang berpotensi mengganggu rantai pasok pangan global. Penguatan produksi dalam negeri menjadi salah satu upaya untuk menjaga ketersediaan pangan sekaligus mengurangi ketergantungan pada pasokan luar negeri.
 
Salah satu indikator yang disoroti adalah penghentian impor beras konsumsi pada 2025. Berdasarkan angka tetap Badan Pusat Statistik (BPS), produksi beras nasional pada 2025 mencapai 34,69 juta ton, meningkat 13,29 persen dibandingkan dengan 2024 yang tercatat sebesar 30,62 juta ton.
 
Pada periode yang sama, produksi padi mencapai 60,21 juta ton gabah kering giling (GKG), dengan luas panen sekitar 11,32 juta hektare. Presiden Prabowo Subianto secara resmi mengumumkan swasembada pangan pada 7 Januari 2026 di Karawang, Jawa Barat. Capaian tersebut menjadi bagian dari upaya memperkuat kemandirian pangan nasional dan memenuhi kebutuhan masyarakat.
 
Selain peningkatan produksi, Budiman menyoroti kesejahteraan petani yang antara lain tercermin melalui Nilai Tukar Petani (NTP). Berdasarkan data BPS, NTP pada September 2026 mencapai 131,11 atau meningkat 1,49 persen. Kenaikan tersebut menjadi salah satu indikator membaiknya daya beli petani.
 
Penguatan cadangan pangan pemerintah dan penyerapan hasil panen dalam negeri juga menjadi bagian penting dalam menjaga pasokan beras nasional. Hingga 8 Oktober 2026, pengadaan gabah dan beras dalam negeri oleh Perum Bulog tercatat mencapai 4.115.014 ton setara beras. Realisasi tersebut mencapai 102,88 persen dari target penugasan pemerintah sebesar empat juta ton.
 
Jumlah pengadaan itu melampaui realisasi sepanjang 2025 yang mencapai 3.191.969 ton setara beras. Penyerapan hasil panen dalam negeri berperan dalam memperkuat Cadangan Beras Pemerintah (CBP), menjaga stabilitas pasokan, serta mendukung pemasaran hasil panen petani.
 
Sementara itu, produksi beras nasional selama Januari hingga Agustus 2026 dilaporkan mencapai 25,29 juta ton. Adapun stok CBP pada September 2026 tercatat sekitar 4,61 juta ton. Penguatan cadangan tersebut menjadi instrumen untuk mengantisipasi risiko gangguan produksi dan menjaga ketersediaan beras bagi masyarakat.

(Ilustrasi padi di sawah. Foto: dok Bakom RI)

 

Keberlanjutan swasembada dan kesejahteraan petani

 
Budiman menegaskan, pencapaian swasembada pangan perlu diikuti konsistensi kebijakan agar kemandirian pangan dapat dipertahankan dalam jangka panjang. Tantangan selanjutnya mencakup pemeliharaan produktivitas, stabilitas harga, dan peningkatan pendapatan petani secara berkelanjutan.
 
"Ke depan, tantangannya adalah menjaga agar swasembada berkelanjutan. Produksi harus tetap kuat, cadangan pangan terjaga, dan kesejahteraan petani harus terus meningkat. Dengan begitu, sektor pertanian bukan hanya menjadi penopang ketahanan pangan, tetapi juga menjadi bagian penting dari upaya pengentasan kemiskinan," tegas dia.
 
Menurut Budiman, pembangunan pertanian berkaitan erat dengan agenda pengentasan kemiskinan karena sebagian masyarakat yang rentan secara ekonomi menggantungkan penghidupannya pada sektor tersebut. Karena itu, peningkatan produktivitas perlu berjalan beriringan dengan penguatan pendapatan petani dan perluasan kesempatan ekonomi di perdesaan.
 
Ia menambahkan, sinergi antara kementerian, pemerintah daerah, petani, dan seluruh pemangku kepentingan diperlukan untuk menjaga momentum peningkatan produksi sekaligus memastikan manfaat pembangunan pertanian dirasakan secara luas oleh masyarakat.
 
"Sinergi lintas kementerian, pemerintah daerah, petani, dan seluruh pemangku kepentingan menjadi kunci agar keberhasilan tersebut dapat dipertahankan dalam jangka panjang," kata Budiman.