Enam Orang Saksi Diperiksa Kasus Dugaan Kekerasan Seksual Bupati Kupang

Direktur Reserse Perlindungan Perempuan dan Anak serta Pemberantasan Perdagangan Orang (Ditres PPA-PPO) Polda NTT, Kombes Nova Irone Surentu. foto:MI/Palce Amalo

Enam Orang Saksi Diperiksa Kasus Dugaan Kekerasan Seksual Bupati Kupang

Palce Amalo • 16 November 2026 14:14

Kupang: Penyidik Polda Nusa Tenggara Timur (NTT) memeriksa enam orang dalam penyelidikan kasus dugaan kekerasan seksual yang dilaporkan perempuan berinisial RWM, 21. Dalam perkara tersebut, Bupati Kupang Yosef Lede berstatus sebagai terlapor.

Enam orang yang telah dimintai keterangan terdiri atas pelapor, orang tua pelapor, serta sejumlah pihak yang mengetahui rangkaian peristiwa sebelum dan setelah dugaan kejadian. Selain itu, polisi telah memanggil EK dan LS, dua perempuan yang mengantar pelapor ke rumah jabatan Bupati Kupang.

Direktur Reserse Perlindungan Perempuan dan Anak serta Pemberantasan Perdagangan Orang (Ditres PPA-PPO) Polda NTT, Kombes Nova Irone Surentu, mengatakan pemanggilan EK dan LS bertujuan menggali informasi lebih lanjut terkait perkara tersebut.

"Hari ini kami telah melakukan panggilan terhadap EK dan LS untuk datang ke sini. Pemeriksaan terhadap kedua orang tersebut dijadwalkan hari ini," kata Nova dalam konferensi pers di Mapolda NTT, Senin, 16 November 2026.

Nova menyampaikan, penyelidikan sementara belum menemukan indikasi keterlibatan EK dan LS dalam dugaan tindak pidana tersebut. Meski demikian, penyidik tetap akan mendalami keterangan kedua perempuan itu untuk memastikan peran masing-masing dalam rangkaian peristiwa.
 


Ia menegaskan, polisi akan memeriksa seluruh pihak yang dinilai memiliki keterkaitan dengan perkara sebelum menentukan langkah hukum selanjutnya. Penyidik juga membuka kemungkinan pengembangan perkara apabila ditemukan bukti keterlibatan pihak lain.

"Apabila dalam pengembangan nanti terbukti ada keterlibatan pihak lain, tentunya kami akan melakukan pengembangan dan penambahan pasal," ujarnya.

Setelah mengumpulkan keterangan saksi dan alat bukti yang diperlukan, penyidik juga berencana memeriksa Yosef Lede sebagai terlapor.

Kasus tersebut bermula ketika pelapor, yang masih tercatat sebagai mahasiswa semester lima, mendapat tawaran pekerjaan. Pelapor kemudian dibawa ke rumah jabatan Bupati Kupang tanpa terlebih dahulu memperoleh penjelasan mengenai tujuan kedatangan mereka ke lokasi tersebut.


Direktur Reserse Perlindungan Perempuan dan Anak serta Pemberantasan Perdagangan Orang (Ditres PPA dan PPO) Polda NTT Kombes Pol. Dr. Nova Irone Surentu memberikan keterangan kepada wartawan di Kupang. ANTARA/Kornelis Kaha


Dalam proses penyelidikan, Nova mengungkapkan adanya pemberian uang sebesar Rp3,1 juta dari terlapor kepada pelapor setelah dugaan peristiwa terjadi. Namun, uang tersebut kemudian dikembalikan melalui EK.

"Dalam penyelidikan tidak ada transaksi. Tetapi setelah itu, terlapor memberikan uang sebesar Rp3.100.000 kepada korban, tetapi oleh korban dikembalikan melalui EK," jelas Nova.

Nova menambahkan, EK dan LS masih memiliki hubungan keluarga dengan pelapor. Hingga saat ini, penyidik belum menemukan indikasi keterlibatan keduanya dalam dugaan tindak pidana tersebut.


Ancaman Hukuman Maksimal 12 Tahun

Kapolda NTT Irjen Pol Reza Arief menegaskan penyidikan perkara tersebut dilakukan secara profesional. Ia memastikan proses penegakan hukum tidak dipengaruhi status sosial maupun jabatan pihak yang terlibat.

"Kita akan menegakkan hukum ini sesuai dengan aturan yang berlaku tanpa melihat status jabatan dan apa pun itu," tegasnya.

Untuk mendukung proses penyidikan, Polda NTT menggunakan metode Scientific Crime Investigation dalam pengumpulan dan pengujian alat bukti. Pendekatan tersebut diterapkan agar proses penanganan perkara berjalan objektif dan dapat dipertanggungjawabkan.

Dalam perkara ini, terlapor disangkakan melanggar Pasal 6 huruf c Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (TPKS).

Ketentuan tersebut mengatur perbuatan penyalahgunaan kedudukan, wewenang, kepercayaan, atau perbawa yang timbul dari hubungan keadaan. Pasal itu juga mencakup pemanfaatan kerentanan, ketidaksetaraan, atau ketergantungan seseorang untuk memaksa atau menyesatkan orang lain melakukan atau membiarkan dilakukan persetubuhan maupun perbuatan cabul.

Pelanggaran terhadap ketentuan tersebut diancam pidana penjara paling lama 12 tahun dan/atau denda paling banyak Rp300 juta.

(Whisnu M)