Irjen Eko Hadi Santoso dipecat dengan tidak hormat dari Polri. Metrotvnews.com/Azri.
Irjen Eko Hadi Dipecat dengan Tidak Hormat Akibat Terlibat Penyadapan Presiden
Achmad Zulfikar Fazli • 17 November 2026 19:31
Jakarta: Polri menjatuhkan sanksi pemberhentian tidak dengan hormat (PTDH) terhadap Irjen Eko Hadi Santoso dalam sidang Komisi Kode Etik Polri (KKEP). Eko Hadi dinyatakan melakukan pemufakatan terkait akses ilegal untuk menyadap Presiden Prabowo Subianto menggunakan perangkat teknologi milik Polri.
Karo Penmas Divhumas Polri Brigjen Trunoyudo Wisnu Andiko mengatakan sidang KKEP terhadap Eko Hadi digelar di ruang sidang Divpropam Polri, Gedung Presisi 3, Mabes Polri, Selasa, 17 November 2026. Persidangan berlangsung sejak pukul 09.00-18.00 WIB dengan menghadirkan sembilan saksi, termasuk satu saksi yang meringankan atas permintaan Eko Hadi.
"Dalam hasil putusan pelaksanaan sidang KKEP, didapat suatu wujud perbuatan terhadap terduga pelanggar EHS. Terduga pelanggar telah melakukan pemufakatan terkait kegiatan illegal access berupa melakukan penyadapan dengan menggunakan akses atau alat teknologi milik Polri secara tidak profesional dan prosedural," kata Trunoyudo kepada wartawan di Mabes Polri, Jakarta, Selasa, 17 November 2026.

Karo Penmas Divhumas Polri Brigjen Trunoyudo Wisnu Andiko. Foto: Metrotvnews.com/Azri Arifin
Majelis KKEP menjatuhkan dua jenis sanksi kepada Eko Hadi. Pertama berupa sanksi etika, yakni menyatakan perilaku pelanggar sebagai perbuatan tercela. Kedua, sanksi administratif berupa pemberhentian tidak dengan hormat sebagai anggota Polri.
"Pada hasil sidang KKEP, maka didapatkan putusan sidang KKEP. Pertama, terhadap terduga pelanggar EHS, sanksi bersifat etika, yaitu perilaku pelanggar dinyatakan sebagai perbuatan tercela. Yang kedua, sanksi administratif, yaitu pemberhentian tidak dengan hormat atau PTDH sebagai anggota Polri," ujar Trunoyudo.
Dia menegaskan penegakan kode etik merupakan bagian dari komitmen Polri menjaga integritas personel. Hal itu juga sejalan dengan program Kapolri Jenderal Suyudi Ario Seto, yakni bersih ke dalam.
"Polri senantiasa berkomitmen untuk menjalankan setiap proses penegakan kode etik secara objektif, transparan, dan akuntabel dengan mengedepankan asas equality before the law," kata Trunoyudo.
(Metrotvnews.com/M. Azri Arifin)