DEN Dorong Verifikasi Emisi untuk Tekan Biaya Karbon Ekspor

Jakarta: Anggota Dewan Ekonomi Nasional (DEN) Mochamad Firman Hidayat mengatakan verifikasi emisi industri berpotensi menekan estimasi biaya mekanisme penyesuaian karbon perbatasan (Carbon Border Adjustment Mechanism/CBAM) Uni Eropa hingga sekitar 90 persen dalam simulasi satu kasus.

"Harganya atau biayanya itu bisa jauh lebih rendah, berkurang kurang lebih 90 persen dibandingkan dengan default value yang ada di kerangka kebijakan Uni Eropa," kata Firman dalam diskusi Center for Indonesian Policy Studies (CIPS) di Jakarta, dikutip dari Antara, Kamis, 29 Oktober 2026.

Firman menjelaskan, analisis DEN membandingkan penghitungan biaya karbon berdasarkan nilai emisi baku Uni Eropa dengan satu contoh kasus yang disampaikan Kementerian Perindustrian. Hasil simulasi tersebut menunjukkan potensi penurunan estimasi biaya apabila industri menggunakan data emisi aktual yang diukur dan diverifikasi sesuai ketentuan. Namun, angka 90 persen tersebut hanya menggambarkan satu kasus, bukan penghematan yang telah terealisasi atau besaran penurunan yang berlaku bagi seluruh eksportir.

Menurut Firman, penggunaan nilai emisi baku berisiko menekan daya saing produk baja Indonesia, terutama baja karbon gulungan panas (hot rolled coil/HRC) dan batang kawat baja karbon (wire rod). Simulasi DEN menunjukkan biaya karbon untuk sejumlah produk tersebut bahkan berpotensi melampaui nilai jualnya apabila penghitungan menggunakan nilai baku Uni Eropa.

Karena itu, Firman mendorong percepatan pengukuran, pelaporan, dan verifikasi (measurement, reporting, and verification/MRV) emisi industri, terutama pada sektor yang berpotensi terdampak langsung oleh CBAM. "Ini salah satu quick win yang harus kita lakukan," ujar dia.
 

 

Prioritas penguatan MRV di industri besi dan baja

Penguatan MRV perlu diprioritaskan pada industri besi dan baja serta sektor terkait agar eksportir dapat menunjukkan tingkat emisi produk berdasarkan data yang dapat dipertanggungjawabkan. Penggunaan data emisi aktual yang memenuhi persyaratan verifikasi Uni Eropa dinilai dapat mengurangi ketergantungan eksportir pada nilai baku dalam penghitungan kewajiban karbon.

Berdasarkan pemetaan DEN terhadap data perdagangan 2025, ekspor Indonesia ke Uni Eropa untuk kelompok produk yang tercakup dalam CBAM mencapai sekitar USD2,32 miliar atau setara Rp42,18 triliun, yakni sekitar 11,9 persen dari total ekspor Indonesia ke kawasan tersebut. Sementara itu, ekspor kelompok produk serupa ke seluruh dunia mencapai sekitar USD33,3 miliar atau setara Rp605,49 triliun.

Firman mengingatkan cakupan perdagangan yang berpotensi terdampak dapat meningkat jika negara lain menerapkan kebijakan penyesuaian karbon serupa. Meski demikian, nilai perdagangan tersebut menunjukkan eksposur produk ekspor terhadap kebijakan karbon, bukan besaran kerugian atau biaya CBAM yang harus dibayar eksportir. Pemetaan produk diperlukan sebagai dasar penentuan prioritas agar industri yang paling berisiko dapat mempersiapkan diri lebih awal.

(Ilustrasi. Foto: Freepik)

 

Butuh sistem pengukuran emisi terpadu

Peneliti CIPS Andree Surianta menilai Indonesia membutuhkan sistem pengukuran emisi industri yang terpadu dan diakui secara internasional untuk mendukung daya saing perdagangan. "Jadi bukan kita kembangkan untuk kita pakai sendiri, tapi untuk bisa berdagang karbon dengan mitra dagang kita sebenarnya," ujar Andree.

Menurut dia, sistem pengukuran emisi yang dikembangkan Kementerian Perindustrian perlu diselaraskan dengan sistem perdagangan karbon yang ditangani Kementerian Lingkungan Hidup agar tidak berjalan sendiri-sendiri dan dapat mendukung pemenuhan persyaratan keberlanjutan mitra dagang.

Kementerian Perindustrian juga telah menempatkan penyusunan peta jalan dekarbonisasi bagi sembilan subsektor industri, antara lain logam, semen, pupuk, dan kimia, sebagai bagian dari strategi menuju produksi rendah karbon.

CBAM Uni Eropa memasuki tahap penerapan definitif pada 1 Januari 2026, dengan cakupan awal meliputi besi dan baja, aluminium, semen, pupuk, hidrogen, serta listrik. Berdasarkan ketentuan Komisi Eropa, importir dapat melaporkan emisi menggunakan nilai baku atau data emisi aktual yang telah diverifikasi oleh verifikator terakreditasi sesuai persyaratan CBAM.

Pembelian sertifikat CBAM untuk barang yang diimpor sepanjang 2026 dijadwalkan dimulai pada Februari 2027. Sementara itu, penyampaian deklarasi tahunan pertama dan penyerahan sertifikat terkait dijadwalkan paling lambat pada 30 September 2027.