Kewajiban SPBU Swasta Beli BBM Pertamina Sudah Diatur Negara

Jakarta: Pengamat energi Inas Nasrullah Zubir mengatakan kewajiban Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) swasta membeli jenis Bahan Bakar Minyak (BBM) tertentu dari Pertamina bukan keputusan semata-mata dari perusahaan, melainkan diatur oleh regulasi negara.
 
"Kewajiban membeli dari Pertamina itu bukan kebijakan sepihak Pertamina, melainkan amanat Perpres No. 191/2014 dan turunannya (terakhir diubah Perpres 117/2021) serta Kepmen ESDM yang mewajibkan semua badan usaha pemegang hak penyalur BBM (termasuk SPBU swasta) untuk membeli jenis BBM tertentu (Bio Solar dan Pertalite) dari Pertamina sebagai satu-satunya agen penugasan PSO," ungkap Inas dikutip dari keterangan tertulis, Kamis, 20 November 2025.
 
Ia menyoroti di balik keluhan publik terdapat agenda politik dan ekonomi yang lebih besar. "Di balik keluhan 'harga mahal dan pasokan telat' itu, tersembunyi agenda yang jauh lebih besar, yakni mendorong revisi aturan agar swasta bisa mengimpor BBM langsung (termasuk BBM bersubsidi/penugasan), menghapus kewajiban membeli dari Pertamina, dan akhirnya memecah monopoli hilir yang selama ini menjadi benteng terakhir ketahanan energi nasional," tutur dia.
 
Menurut Inas, serangan tersebut bukan insidental, melainkan upaya terkoordinasi untuk melemahkan posisi perusahaan pelat merah tersebut. Ia mengungkapkan, salah satu indikasi yang menunjukkan pola mafia adalah munculnya narasi halus namun terkoordinasi tentang keluhan sejumlah SPBU swasta besar ke Pertamina.
 
"Mengeluh secara terbuka di media dan medsos dimana mereka 'terpaksa' membeli BBM dari Pertamina dengan harga yang dianggap tidak kompetitif, pasokan sering telat, dan kualitas BBM yang buruk. Keluhan ini kemudian diviralkan oleh sejumlah akun media dan komentator yang selama ini dikenal getol mengkampanyekan liberalisasi sektor migas," jelas dia.
 

Baca juga: Pertamina Proyeksikan Laba Bersih 2025 Tembus Rp54 Triliun

(BBM. Foto: Medcom.id)
 

Khawatir negara kehilangan kendali distribusi BBM bersubsidi

 
Inas yang pernah menduduki posisi sebagai Wakil Ketua VI DPR RI ini menegaskan mafia migas bukan konspirasi kosong, melainkan jaringan nyata yang telah merugikan negara hingga ratusan triliun rupiah selama lebih dari dua dekade.
 
"Jika agenda ini berhasil, maka negara akan kehilangan kendali atas distribusi BBM bersubsidi, harga dipompa akan sepenuhnya ditentukan mekanisme pasar (naik tajam), dan keuntungan triliunan rupiah akan mengalir ke kantong swasta, termasuk pemain asing yang selama ini mengintip peluang," ketus dia.