Polemik Pertambangan di Raja Ampat, Presiden Panggil Bahlil hingga Hanif Faisol ke Hambalang

Jakarta: Presiden Prabowo Subianto memanggil Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Bahlil Lahadalia, Menteri Kehutanan, Raja Juli Antoni, dan Menteri Lingkungan Hidup (LH), Hanif Faisol Nurofiq, ke kediamannya di Padepokan Garuda Yaksa, Hambalang, Jawa Barat, pada Senin, 9 Maret 2025. Pemanggilan ini diduga untuk membahas polemik pertambangan nikel di Raja Ampat, Papua Barat Daya.

Berdasarkan pantauan Metrotvnews.com, Hanif yang menggunakan Toyota Alphard putih dengan nomor polisi RI 28-8 tiba pada pukul 14.53 WIB. Disusul Raja Juli yang datang dengan Toyota Innova Zenix putih bernomor polisi B 2690 ZZH pada pukul 15.18 WIB.

Tak berselang lama, Bahlil yang menggunakan Lexus hitam dengan pelat nomor B 1800 ZZH tiba pada pukul 15.19 WIB. Ketiga kendaraan tersebut melaju dengan pengawalan ketat dari aparat Kepolisian.

Sebelumnya, Bahlil telah melakukan kunjungan ke lokasi tambang nikel milik PT GAG Nikel di Pulau Gag, Kabupaten Raja Ampat, Papua Barat Daya, pada Sabtu, 7 Juni 2025. Kunjungan ini dilakukan setelah operasional tambang dihentikan sementara.

“Saya datang ke sini untuk melihat langsung kondisi di lapangan dan mendengar masukan dari masyarakat,” ujar Bahlil dalam keterangan resmi yang dikutip pada Minggu, 8 Juni 2025.
 

Baca Juga:  Legislator Usul Evaluasi Izin dan Audit Tambang di Raja Ampat

Menteri ESDM itu menegaskan kedatangannya ke Pulau Gag bukan sekadar kunjungan seremonial, melainkan untuk memperoleh gambaran yang utuh dan objektif terkait kondisi riil di lapangan. Merujuk pada laporan Greenpeace, lebih dari 500 hektare hutan dan vegetasi di pulau tersebut terancam rusak akibat aktivitas pertambangan.

“Saya juga ingin memastikan secara objektif apa yang sebenarnya terjadi. Nantinya, hasil pengecekan akan dianalisis oleh tim Inspektur Tambang dari Kementerian ESDM,” ujar Bahlil.

Sementara itu, Menteri Lingkungan Hidup sekaligus Kepala Badan Pengendalian Lingkungan Hidup, Hanif Faisol Nurofiq, mengungkapkan aktivitas pertambangan di Raja Ampat dilakukan di pulau-pulau kecil. Hal tersebut tidak sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil.

Berdasarkan hasil pengawasan Kementerian Lingkungan Hidup terhadap kegiatan pertambangan nikel di wilayah Raja Ampat pada 26–31 Mei 2025, terdapat empat perusahaan tambang nikel yang menjadi objek pengawasan.

“Keempatnya merupakan pulau-pulau kecil, sebagaimana yang disebutkan dalam undang-undang terkait pengaturan pulau kecil dan wilayah pesisirnya,” ujar Hanif dalam konferensi pers di Jakarta, Minggu, 8 Juni 2025.