Diversifikasi Alutsista Wujudkan Politik Bebas Aktif Indonesia di Bidang Pertahanan

Jakarta: Kebijakan diversifikasi sumber alat utama sistem persenjataan (alutsista) menjadi salah satu capaian menonjol dalam satu tahun pertama Pemerintahan Prabowo-Gibran. Di tengah ketidakpastian geopolitik global, langkah strategis ini mendapat apresiasi dari kalangan analis.

"Pertama-tama kita perlu mengapresiasi semangat diversifikasi sumber sistem persenjataan yang sudah dilakukan di bawah Pemerintahan Prabowo dan Gibran," kata Analis Politik dan Keamanan Lab 45, Reine Prihandoko, dalam diskusi 1 Tahun Pemerintahan Prabowo-Gibran di Jakarta, Rabu, 22 Oktober 2025.

Kebijakan diversifikasi alutsista dari berbagai negara seperti Prancis, Rusia, Korea Selatan, Turki, dan Tiongkok menunjukkan komitmen Indonesia menghindari ketergantungan tunggal pada satu blok kekuatan. Pendekatan ini sejalan dengan prinsip politik luar negeri bebas aktif.

"Terbukti memang sudah terdiversifikasi mengingat pengalaman kita sebelumnya dan dinamika geopolitik terkini. Jadi ini sudah sangat bebas aktif," kata Reine.

Kementerian Keuangan menyetujui pembiayaan alutsista senilai Rp160 triliun untuk tahun 2026. Anggaran besar ini akan dialokasikan untuk pengadaan berbagai sistem persenjataan modern. Pemerintah mengalokasikan anggaran senilai Rp160 triliun pada tahun 2026 untuk memperkuat postur pertahanan melalui pengadaan berbagai alutsista strategis.

Rencana pengadaan mencakup pesawat tempur generasi 4.5 J-10 buatan Tiongkok senilai Rp26,49 triliun, pesawat tempur generasi 5 KAAN dari Turki sebesar Rp19,86 triliun, kapal perang permukaan light frigate I-Class juga dari Turki dengan nilai Rp18,21 triliun, serta kapal induk bekas Garibaldi asal Italia seharga Rp7,45 triliun.

Diversifikasi sumber alutsista ini merupakan langkah strategis untuk memperkuat postur pertahanan Indonesia. Pembelian dari berbagai negara mengurangi risiko ketergantungan teknologi dan suku cadang dari satu sumber.
 

Menurut Reine, pemerintah perlu mempersiapkan sistem pemeliharaan dan perawatan untuk beragam alutsista modern tersebut. Jargon Perisai Trisula Nusantara dan Optimum Essential Force harus diimplementasikan dengan konkret. Kementerian Pertahanan perlu menjabarkan skenario konflik riil yang coba ditangkal melalui pengadaan alutsista ini. Perencanaan strategis menjadi kunci keberhasilan penguatan sistem pertahanan.

"Pengadaan ini membutuhkan dokumen strategis untuk menjawab perencanaan berikutnya," ujar Reine.

Dalam setahun pemerintahan, pembangunan postur pertahanan belum menunjukkan tanda-tanda ekspansi yang merepresentasikan ambisi Presiden Prabowo. Peran Menteri Keuangan menjadi krusial dalam mewujudkan visi tersebut.

Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewo memiliki tugas memastikan postur pertahanan sesuai dengan keinginan Presiden Prabowo. Kemampuan menciptakan kebijakan fiskal yang tangguh dan prudent menjadi penentu keberhasilan pembangunan kekuatan pertahanan.

"Menteri Keuangan Purbaya harus mencarikan dana yang dibutuhkan untuk membiayai ambisi besar Presiden Prabowo," ujar Reine.

Strategi diversifikasi alutsista ini tidak hanya memperkuat pertahanan, tetapi juga mempertegas posisi Indonesia di panggung geopolitik global. Kebijakan ini menunjukkan kemampuan Indonesia menjaga kedaulatan tanpa terikat pada satu blok kekuatan tertentu.

Penguatan postur pertahanan melalui diversifikasi alutsista menjadi langkah tepat menuju kemandirian pertahanan. Namun, keberhasilannya tergantung pada konsistensi implementasi dan dukungan anggaran yang berkelanjutan.