M Sholahadhin Azhar • 11 February 2025 19:48
Jakarta: Efisiensi anggaran dinilai menjadi terobosan pemerintahan Presiden Prabowo Subianto. Sebab, efisiensi itu merupakan upaya keras Prabowo untuk mengubah pejabat di Indonesia.
"Presiden Prabowo sedang berupaya keras mengubah pola pikir dan kebiasaan lama," kata aktivis Gerakan Mahasiswa 1998 Yogyakarta Haris Rusly Moti, dalam keterangan yang dilansir Selasa, 11 Februari 2025.
Menurut Haris, Prabowo ingin menutup defisit negara dengan berhemat dan tanpa utang. Yakni, dengan cara memotong anggaran kementerian lembaga serta pemerintah daerah sebesar Rp306 triliun.
Jika menggunakan pola pikir lama, kata Haris, Prabowo tinggal mengajukan utang untuk membiayai program strategis. Nyatanya, Prabowo tak memilih jalan itu.
"Saya memandang switching anggaran Rp306 triliun dari kegiatan yang tidak produktif, ke kegiatan ekonomi produktif yang berdampak langsung kepada rakyat, adalah sebuah revolusi politik dalam pengelolaan negara," tegas Haris.
Dia tak menutup mata, mengubah pola pikir membutuhkan upaya ekstra keras. Apalagi, membangun pola pikir dan kebiasaan baru yang sejalan dengan konstitusi.
"Napas dari UUD 1945 yang menjadi dasar dari Asta Cita dan Program Hasil Cepat adalah kepedulian dan perlindungan. Saya menyebutnya Prabowocare," tegas Haris.
Haris menilai seluruh kebijakan efisiensi, penghematan, pencegahan kebocoran, berkaitan dengan pemberantasan korupsi. Hal ini, kata dia, didasari keinginan melepas ketergantungan pada utang dan impor.
"Hal ini diorientasikan semata-mata untuk kepedulian dan perlindungan kepada rakyat," kata Haris.
Streaming