Terjaring Razia Imigrasi Tangerang, Ratusan WNA Dideportasi dari Indonesia

Tangerang: Kantor Imigrasi Kelas I Non TPI Khusus Tangerang mencatat 509 warga negara asing (WNA) mendapat tindakan administratif keimigrasian. Dari ratusan WNA tersebut, 181 dilakukan deportasi dan 175 tindakan pencegahan atau penangkalan.

"Ratusan WNA itu berasal dari 24 negara. Mayoritas yang ditindak di kita dari Tiongkok. Itu yang kami tindak sepanjang 2025," ujar Kepala Kantor Imigrasi Tangerang, Hasanin, Rabu, 29 Oktober 2025.

Hasanin menuturkan, selain itu pihaknya telah melaksanakan 39 operasi intelijen dan 203 operasi mandiri. Pihaknya pun mendata jika terdapat puluhan ribu tenaga kerja asing di wilayah Tangerang.

"Hingga saat ini, jumlah Tenaga Kerja Asing (TKA) yang terdata di wilayah kerja Kanimsus Tangerang mencapai 15.192 orang," kata Hasanin.

Hasanin \merinci pada sektor pelayanan dokumen menjadi penyumbang Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) tertinggi. Hingga September 2025, pihaknya telah menerbitkan 71.552 paspor, menghasilkan PNBP sebesar Rp57,2 miliar. 

"Angka ini melampaui target tahunan PNBP sektor paspor yang ditetapkan sebesar Rp40 miliar. Pelayanan izin tinggal juga menunjukkan performa positif dengan penerbitan 8.477 dokumen izin tinggal dan status keimigrasian lainnya," jelas Hasanin.

Menurut Hasanin, realisasi PNBP di Kantor Imigrasi Tangerang melonjak hampir 180 persen jika dibandingkan pada periode yang sama di tahun lalu.

"Di tengah tantangan efisiensi anggaran, Kantor Imigrasi Tangerang berhasil mencetak kinerja keuangan yang luar biasa. Hingga 15 Oktober 2025, PNBP yang disetorkan ke kas negara telah menembus angka Rp108,1 miliar," kata Hasanin.

Angka ini jauh melampaui target tahunan yang hanya Rp60 miliar atau setara dengan 179,93 persen dari target. Lalu, untuk realisasi penyerapan anggaran juga berjalan optimal, mencapai Rp13,3 miliar atau 86,52 persen dari total pagu Rp15,37 miliar.

?"Capaian ini membuktikan komitmen kami dalam memberikan pelayanan prima, pengawasan yang efektif terhadap orang asing, serta tata kelola anggaran yang transparan dan akuntabel," ungkap Hasanin.