KTT ke-17 BRICS berlangsung di Rio de Janeiro, Brasil, 6-7 Juli 2025. (EFE)
Willy Haryono • 7 July 2025 09:47
Rio de Janeiro: Para pemimpin negara anggota BRICS pada Minggu, 6 Juli 2025 mengecam keras serangan terhadap Gaza dan Iran, sembari menyerukan reformasi mendalam terhadap lembaga-lembaga global seperti Dewan Keamanan PBB dan Dana Moneter Internasional (IMF).
Dalam konferensi tingkat tinggi (KTT) ke-17 yang digelar di Museum Seni Modern Rio de Janeiro, Presiden Brasil Luiz Inacio Lula da Silva menegaskan bahwa BRICS kini hadir sebagai "pewaris Gerakan Non-Blok" dan alternatif nyata bagi dunia yang terpecah akibat konflik geopolitik dan perang dagang.
“BRICS adalah pewaris Gerakan Non-Blok. Dengan multilateralisme yang kini diserang, otonomi kita kembali dipertaruhkan,” ujar Lula dalam pidato pembukaan, seperti dikutip Telegraph India, Senin, 7 Juli 2025.
BRICS kini mewakili lebih dari separuh populasi dunia dan sekitar 40% dari output ekonomi global. Kelompok ini pertama kali dibentuk oleh Brasil, Rusia, India, dan Tiongkok pada 2009, lalu menambahkan Afrika Selatan pada 2010.
Tahun lalu, anggota baru seperti Indonesia, Mesir, Ethiopia, Iran, Arab Saudi, dan Uni Emirat Arab resmi bergabung, menjadikan pertemuan kali ini sebagai yang pertama dengan format diperluas.
Dalam pernyataan bersama, para pemimpin BRICS mengecam serangan terhadap infrastruktur sipil dan fasilitas nuklir damai Iran, menyebutnya sebagai pelanggaran hukum internasional. Mereka juga menyatakan "keprihatinan mendalam" atas kondisi rakyat Palestina akibat serangan Israel ke Jalur Gaza.
Selain itu, pernyataan tersebut juga menyebutkan kecaman terhadap apa yang disebut sebagai "serangan teroris" di Kashmir.
Kelompok ini juga mengkritik kebijakan tarif dagang yang meningkat, menyampaikan bahwa kebijakan tersebut membahayakan perdagangan global. Kritik tersebut dipandang sebagai sindiran terhadap pendekatan ekonomi proteksionis Presiden AS Donald Trump, yang dikenal dengan kebijakan “America First”.
BRICS juga menyatakan dukungan terhadap upaya Ethiopia dan Iran untuk bergabung dalam Organisasi Perdagangan Dunia (WTO) serta menyerukan pemulihan mekanisme penyelesaian sengketa dalam organisasi tersebut.