Mardiono Dinilai Loyal kepada PPP

Jakarta: Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Provinsi Kepulauan Riau (Kepri) menggelar Musyawarah Kerja Wilayah (Mukerwil). Ada dua rekomendasi yang dihasilkan dalam kegiatan tersebut.

"Alhamdulillah, baru saja kami selesai melaksanakan Mukerwil. Semua DPC sepakat memberikan pandangan umum, yang akan kami bawa sebagai pandangan DPW Kepri pada Muktamar 27-29 September nanti," kata Plt Ketua DPW PPP Kepri Muhammad Fadli melalui keterangan tertulis, Kamis, 18 September 2025.

Rekomendasi pertama yaitu menegaskan komitmennya mendukung penuh Plt Ketua Umum PPP Muhammad Mardiono, untuk ditetapkan sebagai ketua umum definitif periode 2025-2030 dalam Muktamar X mendatang. Alasannya, Mardiono dinilai loyal terhadap partai.

"Kenapa kami mendukung Pak Mardiono? Karena bagi kami, tidak ada calon yang lebih baik. Beliau kader tulen, loyal, dan sudah terbukti pengorbanannya untuk partai," ujar Fadli.
 

Baca: Mardiono Dinilai Kandidat Kuat Jadi Ketum PPP

Menurutnya, Mardiono sudah bertekad membesarkan PPP. Serta, mengembalikan kejayaan partai berlambang Kabah itu agar kembali masuk parlemen di Pemilu 2029.

"Beliau sejak awal bersama PPP, siap lahir dan batin untuk membesarkan partai. Harapan kami, Muktamar 27 September nanti sukses dan Pak Mardiono terpilih sebagai ketua umum definitif," ucap Fadli.

Rekomendasi kedua yaitu mendukung program pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka.


DPW PPP Kepri/Istimewa

Sementara itu, Ketua Bapilu DPP PPP, Tengku Amri M. Ali yang turut hadir mengatakan musyawarah kerja wilayah PPP Kepulauan Riau sudah terserenggarakan dengan baik. Menurut dia, para pimpinan DPW dan dewan pimpinan cabang (DPC) diberikan amanah di dalam arena muktamar untuk menyampaikan aspirasi. 

"Nah aspirasi yang disampaikan itu tidak aspirasi pribadi, tetapi aspirasi partai yang diwakili oleh mereka ini yang muncul dari segenap pengurus dan kader partai," kata Amri.

Maka mekanisme melalui Mukerwil harus ditempuh untuk mendengarkan aspirasi dari cabang. "Nah, aspirasi inilah yang akan dibawa ke arena muktamar untuk menjadi legal, baik secara politik maupun hukum," ujar Amri.