Pemerintahan Trump Pecat 4.108 Pegawai Federal Sejak Shutdown Dimulai

Washington: Jumlah pegawai federal yang dipecat akibat penutupan pemerintahan (shutdown) Amerika Serikat direvisi menurun pada Selasa, 14 Oktober 2025, menunjukkan bahwa pernyataan awal pemerintahan Trump mengenai skala besar pemutusan hubungan kerja dinilai terlalu berlebihan.

Dalam dokumen yang diajukan ke pengadilan oleh Departemen Kehakiman AS, tercatat sebanyak 4.108 pegawai telah diberhentikan sejak 1 Oktober, hari pertama penutupan pemerintahan berlangsung. Angka ini lebih rendah dari estimasi sebelumnya yang menyebutkan sedikitnya 4.278 pegawai terkena dampak.

Dikutip dari Channel News Asia, Rabu, 15 Oktober 2025, pemutusan hubungan kerja tersebut hanya mencakup sebagian kecil dari total pegawai pemerintah federal, yang berjumlah sekitar 2 juta pegawai sipil pada awal masa pemerintahan Trump.

Trump menyalahkan pemecatan itu pada kebuntuan anggaran antara Gedung Putih dan Kongres, yang membuat lembaga-lembaga federal tidak dapat beroperasi secara penuh.

Penutupan pemerintahan terjadi karena Trump dan para legislator gagal mencapai kesepakatan anggaran. Trump disebut berupaya menekan Partai Demokrat agar menyetujui rencana belanjanya dengan memberhentikan pegawai federal serta memangkas program yang dinilai menguntungkan oposisi.

Sejak 1981, Amerika Serikat telah mengalami 15 kali penutupan pemerintahan yang menyebabkan ratusan ribu pegawai dirumahkan tanpa gaji, namun belum pernah ada presiden yang menggunakan situasi itu untuk melakukan pemecatan massal.

Pemecatan ini dikhawatirkan akan mengganggu operasi vital pemerintah, termasuk penyelidikan wabah penyakit dan persiapan pendidikan tinggi. Serikat pekerja federal kini mengajukan gugatan hukum untuk membatalkan kebijakan tersebut.

Menurut hukum AS, lembaga pemerintah dilarang menjalankan fungsi tanpa persetujuan pendanaan dari Kongres, kecuali untuk urusan keamanan nasional dan layanan esensial yang melindungi kehidupan atau properti.

Serikat pekerja menegaskan bahwa pemecatan bukan bagian dari layanan esensial dan tidak dibenarkan dilakukan selama penutupan pemerintahan, sebab sebagian besar pegawai telah dirumahkan tanpa upah.

Pengadilan federal dijadwalkan mendengarkan kasus ini pada 15 Oktober.

Sementara itu, anggota parlemen dari Maryland dan Virginia mengecam langkah pemerintahan Trump dalam unjuk rasa di dekat Gedung Putih pada Selasa pagi, dengan menilai kebijakan tersebut merugikan keluarga di wilayah mereka. Sekitar 20 persen pegawai federal diketahui tinggal di kawasan Washington DC, Maryland, dan Virginia.

“Kita tidak akan didefinisikan oleh orang-orang kecil yang tidak memiliki setetes empati di dalam jiwa mereka,” ujar Don Beyer, anggota DPR dari Partai Demokrat asal Virginia, dalam orasinya di hadapan para demonstran.

Baca juga:  Vance Peringatkan PHK Akan Semakin ‘Menyakitkan’ Jika Shutdown Tak Berakhir