G7 Kecam Serangan Brutal RSF di Sudan, Desak Gencatan Senjata Segera

Ottawa: Menteri luar negeri negara-negara G7 pada Rabu mengecam keras apa yang mereka sebut sebagai serangan "bermotif etnis" oleh Pasukan Dukungan Cepat (RSF) paramiliter Sudan terhadap warga sipil tak bersenjata dan pekerja bantuan di El-Fasher dan Kordofan Utara.

Dalam pernyataan bersama setelah pertemuan dua hari di Niagara, Kanada, para diplomat tinggi Kanada, Prancis, Jerman, Italia, Jepang, Inggris, dan AS -,bersama dengan Perwakilan Tinggi Uni Eropa,- menyesalkan "dampak dahsyat perang ini terhadap warga sipil, termasuk kelaparan yang telah menyebabkan krisis kemanusiaan terbesar di dunia."

"Kami dengan tegas mengutuk kekerasan seksual. Kami mendesak Pasukan Dukungan Cepat (RSF) dan Angkatan Bersenjata Sudan (SAF) untuk menghormati hak asasi manusia, melakukan deeskalasi, berkomitmen pada gencatan senjata segera dan permanen, serta memastikan penyaluran bantuan kemanusiaan yang cepat dan tanpa hambatan," demikian pernyataan tersebut, seperti dikutip dari Anadolu, Kamis 13 November 2025.

Para menteri juga menyatakan dukungan mereka terhadap "upaya diplomatik yang sedang berlangsung untuk memulihkan perdamaian dan keamanan" dan menyerukan kepada aktor-aktor eksternal untuk berkontribusi dalam upaya tersebut.

Hal ini terjadi ketika PBB memperingatkan bahwa situasi di Sudan semakin memburuk bagi warga sipil, sementara kelompok-kelompok bantuan mengindikasikan bahwa akses ke daerah-daerah terdampak masih sangat dibatasi oleh konflik tersebut.

Konflik berdarah antara tentara dan RSF, yang dimulai pada April 2023, telah menewaskan sedikitnya 40.000 orang dan menyebabkan sekitar 12 juta orang mengungsi, menurut Organisasi Kesehatan Dunia (WHO).

Bulan lalu, RSF merebut ibu kota negara bagian Darfur Utara, El-Fasher, dan dituduh melakukan pembantaian. Kelompok ini menguasai kelima negara bagian Darfur dari 18 negara bagian Sudan, sementara militer menguasai sebagian besar 13 negara bagian lainnya, termasuk Khartoum.

Darfur mencakup sekitar seperlima wilayah Sudan, tetapi sebagian besar dari 50 juta penduduk negara itu tinggal di wilayah yang dikuasai militer.