Iran Tanggapi Resolusi IAEA dengan Bangun Fasilitas Nuklir Baru di Lokasi Aman

Teheran: Pemerintah Iran mengumumkan rencana pembangunan fasilitas pengayaan uranium baru di lokasi yang lebih aman sebagai respons terhadap resolusi Badan Energi Atom Internasional (IAEA) yang menuding Teheran melanggar kewajiban nuklirnya.

Pernyataan bersama yang dirilis oleh Organisasi Energi Atom Iran (AEOI) dan Kementerian Luar Negeri Iran pada Kamis menyebut keputusan Dewan Gubernur IAEA sebagai tindakan politis tanpa dasar teknis dan hukum yang jelas.

Mengutip dari Press TV, Jumat 13 Juni 2025, resolusi tersebut disusun oleh Amerika Serikat, Inggris, Prancis, dan Jerman, dan disahkan dengan 19 suara mendukung, tiga menolak (Rusia, Tiongkok, dan Burkina Faso), serta 11 abstain, termasuk dari India, Pakistan, Indonesia, Brasil, dan Afrika Selatan.

“Republik Islam Iran tidak punya pilihan selain merespons resolusi politik ini,” demikian pernyataan resmi dua lembaga Iran tersebut.

Sebagai langkah awal, Kepala AEOI Mohammad Eslami telah memberikan instruksi untuk membangun pusat pengayaan baru di lokasi yang aman, menggantikan fasilitas lama di Fordow. Lokasi baru itu akan dilengkapi dengan mesin pengayaan generasi keenam, yang lebih maju dari teknologi sebelumnya.

Iran menekankan bahwa seluruh laporan IAEA sejauh ini tidak pernah menemukan pelanggaran terhadap komitmen Iran dalam pengawasan nuklir, sesuai perjanjian Safeguards.

Pernyataan tersebut juga menuduh bahwa empat negara penyusun resolusi menggunakan dewan IAEA untuk tujuan politik dan menghidupkan kembali tuduhan lama yang telah ditutup berdasarkan resolusi IAEA pada November 2015.

Kritik terhadap sikap Barat dan Israel

Iran mengecam sikap diam negara-negara Barat terhadap program nuklir Israel yang dinilai dilakukan secara rahasia dan di luar kerangka Perjanjian Non-Proliferasi Nuklir (NPT).

Selain itu, Teheran menyoroti kegagalan Amerika Serikat dan negara-negara Eropa dalam memenuhi Pasal 6 NPT yang mewajibkan perlucutan senjata nuklir. Jerman bahkan disebut masih menjadi tuan rumah bagi senjata mematikan tersebut, menurut pernyataan Iran.

Pemerintah Iran menyatakan bahwa upaya keempat negara tersebut untuk mendorong resolusi ini telah merusak kredibilitas dan reputasi IAEA, serta membuktikan bahwa pendekatan kerja sama yang dilakukan Iran selama ini justru dibalas dengan tekanan politik.

“Pendekatan politik semacam ini terhadap negara yang konsisten menjalankan komitmennya hanya menunjukkan bahwa kebijakan keterlibatan dan kerja sama menghasilkan dampak sebaliknya,” tulis pernyataan tersebut.

Secara terpisah, Duta Besar Iran untuk PBB Amir Saeid Iravani mengirim surat kepada Dewan Keamanan PBB yang memperingatkan bahwa Iran dapat mempertimbangkan keluar dari Perjanjian NPT jika negara-negara Eropa tetap memaksakan mekanisme yang bertujuan memulihkan sanksi PBB terhadap Iran tanpa dasar hukum yang sah.

Iran juga menyatakan bahwa langkah-langkah alternatif tengah disusun dan akan diumumkan dalam waktu mendatang sebagai bagian dari tanggapan strategis terhadap eskalasi tekanan internasional.

(Muhammad Reyhansyah)