Negara Tak Boleh Diam Menyikapi Polemik Kesejahteraan Ojol

Jakarta: Negara diminta tidak diam menyikapi polemik kesejahteraan mitra aplikator ojek online (ojol), taksi online (taksol), ekspedisi online (eksol), dan toko online (tokol). Sebab, skema pembagian keuntungan dan sistem kerja selama ini dinilai timpang.

“Repdem sudah pasti ikut mendukung perjuangan mitra ojol dan taksol yang sudah disampaikan ke Fraksi PDI Perjuangan di DPR RI. Bung Adian Napitupulu, kawan seperjuangan kami di Komisi V, sangat serius menangani isu ini. Mitra dan konsumen hari ini menjadi korban pemerasan sistematis dari aplikator digital. Negara tidak boleh diam,” ujar Sekretaris Jenderal DPN Repdem, Abiyasa Yudhaprawira (Abe) melalui keterangan tertulis, Selasa, 3 Juni 2025. 

Abe mengatakan sistem bagi hasil yang tidak adil, risiko operasional yang sepenuhnya ditanggung mitra, serta lemahnya perlindungan hukum adalah bentuk nyata ketimpangan dalam ekonomi digital. Apalagi, aplikator tak hanya menawarkan jasa transportasi online saat ini.

“Ini bukan hanya persoalan transportasi. Bisnis ini sudah mencakup ekspedisi, toko online, bahkan transaksi keuangan dan dana digital. Pertanyaannya di mana legalitasnya? Bagaimana kontribusinya ke negara? Apakah dana yang dihimpun dari rakyat ini disimpan di bank nasional atau justru dikirim ke luar negeri?” ungkap dia.
 

Baca juga:  Penurunan Komisi Ojol Bisa Ancam Ekonomi Digital dan Lapangan Kerja

Abe menyampaikan, Repdem menyatakan akan membuka Posko Solidaritas untuk Ojol, Taksol, Eksol, dan Tokol di seluruh kota dan kabupaten di Indonesia. Posko ini akan menjadi pusat pendampingan, pengaduan, dan gerakan rakyat untuk menuntut keadilan dalam ekosistem digital.

“Kita dorong audit menyeluruh terhadap bisnis aplikator, termasuk aspek keuangannya. Jangan sampai di tengah badai PHK dan kesulitan ekonomi rakyat, justru korporasi besar digital semakin menumpuk keuntungan tanpa kendali,” sebut dia.

Repdem menegaskan bahwa hal itu dilakukan karena berkaitan dengan nasib wong cilik.  “Kalau sudah menyangkut nasib wong cilik, ini adalah medan perjuangan ideologis. Dan kami tidak akan membiarkan rakyat kecil terus dieksploitasi atas nama teknologi,” ujar dia.